Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi B DPRD Surabaya mendesak pihak managemen Rumah Potong Hewan (RPH) untuk segera menginventarisir seluruh aset milik RPH. Desakan tersebut dilakukan setelah adanya temuan dua aset milik RPH yang ada di Tandes (Abah Tohir) dan Koperasi Inkut (Rungkut) oleh bagian ekonomi pemkot Surabaya.

Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, di RPH ada aset yang telah ditemukan dan kita berterima kasih pada bagian ekonomi. Bahwa telah menemukan aset RPH itu, Abah Tohir (Tandes) aset punya RPH, termasuk yang di Rungkut juga (Koperasi Inkut).

"Dan kita ngak usah marah marah kepada RPH, malah kita berterima kasih karena menemukan asetnya. Artinya ditemukan sekarang, kita berterima kasih dan itu harus dinilai dengan baik, "ucap Anas Karno kepada media ini, Jumat (29/11/2019).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya ini menambahkan, pihak RPH harus mencatat semua aset aset tersebut agar bisa bermanfaat, " Harus menarik ulang semua aset dan secara hukum harus di selesaikan," imbuhnya.

Di waktu yang sama Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah menambahkan, semua itu berkat dorongan dari kita (Komisi B-red). Kita selalu mendorong dan memotivasi mereka agar menginventarisir seluruh aset aset mereka.

"Kita lakukan dengan cara persuasif agar mereka semangat menginventarisir seluruh asetnya, jangan dimarahi terus, "terang Lutfiyah.

Sementara, Hebi Kepala Bagian Ekonomi pemkot Surabaya saat dikonfirmasi mengatakan, jadi begini, bukan menemukan, aset RPH itu disewa sewakan. Terus kemudian kita menginventarisir yang disewakan mana lagi dan kapan habisnya. Dan ternyata ada aset di Jalan Sawah dekat Pergirian itu ternyata ngak jelas, itukan milik RPH. 

"Ternyata HGB nya mati dan sudah bertahun tahun, saya kwatir di hak,i orang lain kan repot. Saya dapat informasi kalau itu sudah disertifikatkan, dan informasinya seperti itu," terangnya Hebi.

Kabag Perekonomian ini menambahkan, kalau Abah Tohir itu yang di Tandes sana, Abah Tohir itu perusahaan, dimana kita mempunyai penyertaan modal 30 persen, kemudian di Inkut koperasi 50 persen dan 20 persen Darmajaya.

"Dan sekarang itu tidak jalan semua, kalau ngak jalan terus asetnya gimana. Dan itu masih kita kordinasikan dengan dinas tanah kelanjutannya gimana, "pungkasnya. (pan)

Foto : Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno

Post a Comment