Whisnu : Akan Ada Tambahan Operasional Disetiap RT di Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) – Memasuki berakhirnya masa jabatan Ketua RT Se-Surabaya. Proses pergantian dan pemilihan mulai digelar pertengahan hingga akhir Oktober nanti.

Ada sekitar 9.118 Ketua RT di 31 wilayah kecamatan. Perangkat organisasi ketahanan masyarakat ini dijabat selama tiga tahun lamanya.

Hal tersebut sesuai pasal 34 Peraturan Walikota (Perwali) kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Menurut Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana, RT merupakan perpanjangan pemerintah ditingkat masyarakat paling bawah.''Proses pemilihannya juga dilakukan secara musyawarah oleh warga,'' katanya, Kamis (17/10).

Ketua RT dikatakan politisi PDIP yang akrab disapa WS ini, harus menjadi pemimpin yang baik bagi warga. Termasuk mampu merangkul seluruh lapisan dalam kerangka kerukunan dan guyub.

Sebagai kepanjangan tangan, upaya untuk meningkatkan kinerja dan aktifitas pengurus RT akan dilakukan.

Termasuk dengan menambah anggaran operasional disetiap RT di perkampungan Surabaya.''Kenapa tidak. Anggaran ada tinggal nanti dibahas untuk besaran masing-masing RT,'' ujar pejabat yang kembali maju dalam Pilwali Surabaya 2020 ini.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini berpesan agar proses pemilihan berjalan lancar. Terlebih untuk sosok dan kriteria Ketua RT yang dipilih nantinya.

''Harus bisa menghadapi problematika sosial. Terutama menciptakan wilayah hunian dengan guyub rukun. Sebab kampung-kampung di Surabaya ini punya identitas dan ciri tidak sama,'' terang dia.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog