Kepala DPPK Bantah Surabaya Alami Defisit Penyerapan Anggaran Belanja

SURABAYA (Mediabidik) - Memasuki akhir tahun anggaran 2019, penyerapan anggaran belanja di pemerintah kota (Pemkot) Surabaya saat ini di sinyalir mengalami penurunan penyerapan anggaran belanja dan hanya mencapai 30 persen. Hal itu disebabkan beberapa kontrak pekerjaan pembangunan yang belum selesai di tri wulan ketiga.

Yusron Sumartono Kepada Dinas Pendapatan dan Penggelolaan Keuangan Daerah (DPPK) kota Surabaya mengatakan, ini kan masih proses dan terus berjalan, kalau penyerapan untuk belanja. Kalau SKPD yang besar besarkan dikontrakan.

"Kayak PU Bina Marga, Cipta Karya kontraknya masih jalan dan ngak boleh dibayar, kalau dibayar nyalahi aturan. Pekerjaan selesai baru dibayar dan selesainya di triwulan ke empat, saat ini masih triwulan ketiga,," kata Yusron kepada media ini, Kamis (19/9/2019).

Yusron menjelaskan, untuk saat ini serapan anggaran sudah enam puluh lebih dan sekarang masih triwulan ketiga. Untuk delapan puluh persen biasanya masuk di awal triwulan empat.

"Kalau pendapatan sesuai target, kalau untuk triwulan ini kurang lebih tujuh puluh persen. Kalau akhir tahun biasanya seratus peraen lebih, tahun kemarin seratus sembilan persen dengan nominal Rp 9,5 trilliun. Untuk tahun ini target Rp 9,8 trilliun, yang jelas lebih dari seratus persen dan ngak tau lebihnya berapa," terangnya.

Masih menurut Kepala DPPK Surabaya, kalau penyerapan anggaran belanja tahun ini turun cuma 30 persen itu benar, karena menurut data sampai hari ini penyerapan anggaran belanja sudah mencapai 65 persen.

"Jadi kalau 30 persen itu ngak benar, kalau aku kan bicara secara total," pungkasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan informasi yang didapat oleh media ini sebelumnya dari beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan sekarang berganti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa penyerapan anggaran belanja kota Surabaya mengalami penurunan dan hanya mencapai tiga puluh persen.(pan)

Foto : Yusron Sumartono kepala DPPK kota Surabaya

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog