Skip to main content

PDIP Kembali Peroleh Kursi Terbanyak di DPRD Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menetapkan perolehan jumlah kursi di DPRD Surabaya. Kursi terbanyak kembali diraih oleh PDI Perjuangan (PDIP) yakni sebanyak 15 kursi.

"Kursi terbanyak tetap diraih PDIP. Total ada 15 kursi dari dari 5 dapil (daerah pemilihan) di Surabaya," kata Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi usai rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD di Hotel Novotel Jalan Ngagel, Selasa (13/8/2019).

Dari data penetapan perolehan, rincian kursi yang diraih partai berlambang banteng moncong putih itu, dari dapil 1 sampai 5 masing-masing meraih 3 kursi. Sehingga jika ditotal sama dengan 15 kursi.

Di urutan kedua, perolehan kursi diraih oleh 4 partai yang memperoleh 5 kursi. 4 partai itu masing-masing  dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Keadilan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Terpisah, usai penetapan perolehan kursi, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengungkapkan syukur atas hasil yang diraih partainya. Menurutnya raihan hasil tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh partai.

"Kami bersyukur atas penetapan KPU Kota Surabaya, yang hasilnya menempatkan PDI Perjuangan sebagai peraih kursi mayoritas di parlemen kota," kata pria yang akrab disapa Awi itu.

"Seluruh perolehan itu merupakan hasil kerja kolektif, kerja gotong-royong, dari seluruh caleg dan struktur partai serta berkat dukungan masyarakat," tambah Awi.

Hasil perolehan kursi terbanyak itu, terang Awi, secara otomatis jabatan Ketua DPRD Surabaya dipastikan akan ditempati lagi dari PDIP.

"Sesuai ketentuan Undang-undang, kursi Ketua DPRD otomatis menjadi hak PDI Perjuangan," terang Awi.

"Namun, dalam penyusunan alat-alat kelengkapan lain, di komisi-komisi dan badan-badan DPRD Kota Surabaya, PDI Perjuangan akan mengajak partai-partai politik lain untuk membangun koalisi strategis," pungkasnya. (pan)

Foto : Penandatangan hasil penetapan perolehan kursi dan anggota DPRD terpilih

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni