Skip to main content

Dyah Katarina : Aku Tau Ngukur Diri, Belum Levelnya Masuk Kesana

SURABAYA (Mediabidik) - Saat namanya disebut masuk dalam bursa Pilwali kota Surabaya tahun 2020 mendatang. Dyah Katarina anggota Komisi D DPRD Surabaya tidak mau terbuai dengan isu-isu tersebut.

Politisi perempuan dari partai PDIP ini mengatakan, saya petugas partai dan apa kata partai, tapi menurut saya pribadi masih ada yang lebih senior yang pengalaman dan yang potensial diatasku. Saya yakin partai akan mempertimbangkan hal itu.

"Jadi bukan hanya popularitas saja, tapi elektabiltas dan intergeritas dan itu pertimbangannya banyak. Saya tau mengukur diri, belum levelnya masuk disana." ucap Diah kepada media ini, Kamis (11/7/2019).

Saat ditanya tentang Pilwali Surabaya mendatang, anggota Komisi D DPRD Surabaya ini menegaskan, ya harus dimenangkan PDIP lah, ya harus. Cuma kader kami kan banyak yang lebih senior, potensial, kompeten kan banyak. 

"Kalau saya kan masih unyu-unyu. Dan orang kan mengkaitkannya dengan mas Bambang dan aku tidak mau seperti itu karena nanti aku bertanggung jawab sendiri, bukan karena mas Bambang." tegasnya.

Masih menurut istri mantan walikota Surabaya menyampaikan, bayang bayang itu jangan dilekatkan. Memang ditempat lain marak, justru yang mencalonkan istrinya itu suaminya sendiri. Mas Bambang paling terdepan mengkritisi kalau ada kader PDIP mencalonkan istrinya untuk mengantikan dirinya. Jadi kepala daerah dari PDIP.

"Karena dianggap dia nggak berhasil mengkader. Sehingga dia mbulet dikeluarganya sendiri. Kalau misalkan mas Bambang melakukan itu, sama saja jilat ludahnya sendiri." terangnya.

Kalau misalkan suatu saat PDIP mencalonkan dirinya untuk maju Pilwali Surabaya mendatang. Dirinya menjelaskan, mau ngak mau mas Bambang harus manut, karena di DPP dia tidak sendiri karena ada tim.

"Misalkan dia ngak setuju, tapi yang lainnya setuju gimana, ya sudah apa kata nanti DPP." pungkasnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni