Skip to main content

Dewan Ingatkan Pemkot Agar Mengatur Tempat Penjualan Hewan Kurban

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Camelia Habiba meminta pemerintah kota Surabaya agar mengatur tempat-tempat penjualan hewan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha, di sejumlah kawasan kota ramai para pedagang menjual hewan kurban.

"Minimnya lahan, sementara padat penduduk mestiya menjadi catatan sendiri," katanya, Senin (29/7)

Legislator PKB ini mengakui, mendekati Idul Adha, banyak pedagang hewan kurban dari luar daerah yang menyerbu Surabaya. Namun, menurutnya yang memprihatinkan, pemilik lahan juga menyewakan tanha miliknya tanpa mempertimbangkan dampak negatif yag diakibatkan terhadap lingkungan sekitar.

"Terutama dampak dari hewan ternaknya sendiri," sebutnya.

Ia meminta, semestinya pemerintah kota tak hanya mengecheck kesehatan ternak. Tetapi juga memperhatikan spot-spot mana yang diperbolehkan dimanfaatkan sebagai lokasi penjualan hewan kurban.

"Sehingga bsia meminimalisir penyakit atau dampak lain dari hewan kurban," katanya

Camelia mengharapkan, untuk penentuan lokasi penjualan hewan kurban mana yang diperbolehkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan hidup guna menentukan persyaratan atau kriterianya seperti apa agar bisa membuka stan pasar hewan kurban.

"Stan-stan itu agar menjaga kebersihan lingkungan. Tapi selama ini mereka (Dinas) hanya mengecheck kesehatan hewan kurban saja," terangnya.

Anggota Komisi C ini mengingatkan, apabila musim hujan, limbah atau pencemaran yang diakibatkan ternak kurban berupa bau akan kemana-mana. Sedangkan, jika musim kemarau yang dikhawatirkan adalah penyebaran virus.

"Karena musim kemarau rawan virus. Makanya harus diperhatikan oleh pemkot," tuturnya

Ia menyarankan, lokasi penjualan hewan ternak jauh dari pemukiman warga. Pasalnya, di beberapa lokasi, tempat penjualan berada di dekat kawasan pemukiman.

"Contohnya, di Surabaya Utara penuh dengan penjualan hewan kurban. Bahkan di halaman orang juga dipakai jualan," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni