Skip to main content

Tekan Pelanggaran Kecepatan Dishub Surabaya Pasang 5 Speed Kamera

SURABAYA (Mediabidik) - Guna mengurangi pelanggaran kecepatan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas yang ada di kota Surabaya. Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya tahun ini akan menambah 5 unit Speed Kamera di area yang rawan pelanggaran kecepatan dan laka lantas.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan, guna menekan pelanggaran kecepatan serta menekan angka kecelakaan di Surabaya. Tahun ini kita akan menambah 5 unit Speed Kamera yang akan kita pasang di tempat tempat yang rawan pelanggaran.

"Tahun ini yang akan kita pasang lima speed kamera, di daerah yang rawan pelanggaran kecepatan. Diantaranya, MERR, Nginden, Panjang Jiwo, Pucang Anom dan Kedung Cowek. "terang Irvan kepada media ini. senin (24/6/2019).

Kepala Dinas Perhubungan Surabaya menambahkan, untuk sangsinya kita sudah melakukan MoU dengan kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN), kita sudah ada MoU setiap tahunnya kita perpanjang terus.

"Nanti kita gelar operasi gabungan dengan memanfaatkan CCTV itu, kita sudah untuk pelanggaran melalui CCTV itu. Tapi untuk khusus pelanggaran speed kita belum, nanti setelah diperbanyak nanti akan kita giatkan khusus pelanggaran kecepatan." tambah Irvan.

Masih menurut Irvan, untuk saat ini masih belum terpasang dan masih kita anggarkan untuk tahun ini, yang sudah ada saat ini masih di Frontage barat A.Yani dan akan kita kordinasikan dengan lantas. 

"Mungkin bulan ini atau bulan depan akan gelar operasi gabungan." pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni