Skip to main content

Sampah Botol Plastik Suroboyo Bus Laku Rp 150 Juta

SURABAYA (Mediabidik) - Hasil pengumpulan sampah botol plastik melalui Suroboyo Bus sejak awal beroperasi 2018 hingga Januari 2019 sudah terkumpul sebanyak 39 ton dan dilelang melalui Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) senilai Rp 150 juta. Hasil penjualan tersebut masuk pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, sampai Januari 2019 botol plastik yang terkumpul 39 ton dan setelah dilelang kemarin laku Rp 150 juta. Jadi lelangnya bukan seperti lelang di pemkot, lelangnya dengan harga tertinggi. 

"Jadi terkumpul 39 ton sampai Januari 2019 dan sudah dilelang oleh DJKN dengan harga Rp 150 juta." terang Eri usai melakukan sidak box culvert Manukan, Rabu (12/6/2019).

Eri menambahkan, jadi sekali lagi yang melaksanakan lelang bukan lagi Pemkot Surabaya tapi DJKN (Dirjen Kekayaan Negara), karena itu masuk kekayaan daerah. Dulu memang ditumpuk dan belum dilelang lelang karena kita belum tau ini kekayaan daerah atau bukan. 

"Kalau kekayaan daerah kita tidak boleh melelang sendiri, dan setelah ditetapkan kekayaan daerah yang lelang bukan kita sendiri tetap DJKN," imbuh Eri. 

Waktu ditanya apakah program bayar botol plastik akan tetap belaku atau tidak, mantan kepala DCKTR menjelaskan, Insyaallah tetap berlaku, karena botol untuk Bus Suroboyo sebagai percontohan sampai internasional. 

"Karena itu secara internasional, kok sampai segitunya terkait dengan penggelolaan sampah untuk belajar dan mencintai pengambilan sampah sampai hingga bersih dilakukan dengan cara bayar bis." papar Eri. 

Lebih lanjut Eri menambahkan, untuk uang Rp 150 juta hasil dari penjualan sampah botol plastik akan masuk ke APBD kota Surabaya dicampur jadi satu dengan restribusi IMB, PBB masuk jadi satu ke PAD. 

"Dan nanti dibelanjakan. Sebagai belanja negara." pungkasnya. (pan) 

Foto : Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi saat jumpa pers dengan media di restoran omah Jawi jalan Manukan Wetan Surabaya. 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni