Skip to main content

Jelang Tes PPDB Orang Tua Dihimbau Tidak Risau

SURABAYA (Mediabidik) - Menjelang pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP jalur zonasi kawasan, para orang tua dan anak diimbau agar tidak risau. Pasalnya, ujian TPA yang akan dilaksanakan pada Senin (17/06/2019), merupakan ujian yang biasa dihadapi anak-anak saat sekolah.

Maka dari itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Nurul Hartini mengimbau kepada orang tua dan anak agar tenang dalam persiapan menghadapi TPA tersebut. Menurutnya, TPA merupakan suatu tes atau ujian yang mengukur kecermatan, ketepatan dan kecepatan anak. "Hasil dari TPA ini tentu saja bagaimana potensi pemahaman dan penalaran siswa," kata Nurul di Kantor Bagian Humas, Jumat (14/06/2019).

Nurul menuturkan, keberhasilan dalam mencapai nilai terbaik saat TPA nanti, diperlukan dukungan para orang tua. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada orang tua harus lebih bijak dalam mendukung anak-anaknya dengan tidak menekan secara berlebihan. "Diharapkan orang tua itu lebih menenangkan anak-anaknya. Orang tua betul-betul support positif, jangan sampai tes TPA ini kemudian memberikan satu tekanan, memberikan satu stressor yang lebih kepada anak-anak," ujarnya.

Sebelum mengerjakan soal TPA nanti, kata Nurul, peserta diharapkan mendengarkan instruksi dari tester. Jika peserta masih belum paham dalam teknis pengerjaan soal, lebih baik mengajukan pertanyaan kepada tester. "Karena ujian TPA baru bisa dimulai ketika para peserta sudah paham dalam pengisian soal," paparnya.

Ia memamparkan TPA dipergunakan untuk seleksi SMP masuk Sekolah Kawasan. Ujian TPA meliputi kemampuan berfikir verbal (bahasa), kemampuan berfikir numerical (angka), dan kemampuan berfikir figural (gambar). "Siswa-siswi dengan kemampuan TPA yang bagus, pastinya sudah siap untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang disesuaikan dengan sekolah kawasan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi menyampaikan, sebenarnya TPA tersebut berawal saat Dewan Pendidikan Kota Surabaya berupaya mencarikan solusi alternatif terkait pelaksanaan PPDB di Surabaya. Selain itu, TPA itu merupakan hasil dari beberapa masukan dari para orang tua wali murid. "Akhirnya kami bersama Dispendik dan para orang tua murid mencari jalan tengah. Kami kemudian menghadap Dirjen waktu itu," kata Martadi.

Martadi menyebut Kota Surabaya punya pengalaman hampir 10 tahun saat mengelola sekolah khusus atau kawasan. Maka dari itu, ia optimistis jika penerapan jalur zonasi kawasan di Surabaya bisa berjalan dengan baik. "Saya pikir ini jalan yang terbaik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk pelaksanaan PPDB,"tutupnya. (pan)

Foto : Ketua dewan pendidikan Martadi

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni