SURABAYA (Mediabidik) – Upaya menciptakan masyarakat sadar hukum terus diupayakan Kanwil Kemenkumham Jatim. Terutama dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati bertandang ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (7/5/2019). Selain untuk menyampaikan penghargaan, keduanya membahas upaya menciptakan masyarakat sadar hukum.Pada pertemuan di ruang kerja wali kota itu, Susy didampingi Kadiv Yankumham Hajerati dan Kabid Yankum Mustiqo Vitra Ardhiansyah. Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah untuk menyampaikan penghargaan yang diterima Risma dan Pemkot Surabaya dari Menkumham Yasonna H Laoly.Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Jatim dan stakeholder menggondol berbagai macam piagam penghargaan dari acara puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Ke-19 26 April lalu. Total ada lima piagam yang dibawa pulang ke Jatim. Piagam tersebut tidak hanya untuk Kanwil, tetapi juga untuk Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.Untuk Kota Surabaya, menerima penghargaan/ apresiasi atas didirikannya Loket Pelayanan Fasilitasi KI di Mall Pelayanan Publik Siola. Juga ada 61 sertifikat pendaftaran merek milik UMKM Surabaya.Berdasarkan penghargaan tersebut, Susy menilai pelaku UMKM Kota Surabaya telah sadar hukum. Dibuktikan dengan antusiasme pendafataran KI yang sangat tinggi. Bahkan, Susy tak segan mengakui bahwa hal ini menginspirasi pihaknya untuk lebih semangat melakukan sosialisasi dan mendorong pendaftaran KI kepada masyarakat. Baik secara langsung maupun media lain seperti melalui akademisi. "Kami sangat berharap, semakin banyak warga Surabaya yang mendaftarkan produknya, agar tidak dicaplok oleh orang lain," tutur Susy.Di sisi lain, Risma meyampaikan bahwa langkah ini adalah bentuk usaha pihaknya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM. Agar setiap produknya memiliki legalitas. Sehingga jIka ada penyalahgunaan, bisa ditiindaklanjuti oleh pihak berwajib. "Kami tidak mau hasil karya pelaku UMKM khususnya Surabaya diserobot oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.Saat ini, pemkot Surabaya punya insentif untuk mengakomodir UMKM yang hendak mendaftar KI. Ada 200 paket yang disediakan. Ke depan, Risma berjanji akan menambah lagi jumlah subsidi tersebut. (opan)Foto : Tampak Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati saat bertandang ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (7/5/2019). Henoch Kurniawan
SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
Comments
Post a Comment