Dituntut 1,5 Tahun Penjara, ADP Ajukan Pledoi

SURABAYA (Mediabidik) - Sidang lanjutan perkara UU ITE, dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo (ADP), kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang tersebut, JPU Rakhmad Hari Basuki dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, menuntut terdakwa ADP dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

JPU menilai ADP telah terbukti bersalah, melanggar Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

"Memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang mengadili perkara ini, memutuskan, menghukum terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo, selama 1 tahun, 6 bulan penjara." ujar JPU Hari saat membacakan surat tuntutan di ruang sidang Cakra.

Adapun hal yang memberatkan tuntutan JPU, terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bertingkah laku sopan selama jalannya persidangan.

Usai mendengar tuntutan JPU, Ketua majelis hakim R. Anton Widyopriyono, memberikan kesempatan kepada terdakwa ADP, untuk berkonsultasi terkait nota pembelaan (Pledoi) yang akan di ajukan melalui kuasa hukumnya.

Kemudian, diputuskan pledoi akan dibacakan 2 pekan mendatang atas permintaan kuasa hukum terdakwa, yang disampaikan oleh terdakwa ADP sendiri.

"Kami minta waktu 2 minggu yang mulia, untuk mengajukan pembelaan." tukas ADP

Untuk diketahui, ADP, suami dari artis penyanyi Mulan Jameela itu, menjadi terdakwa dalam kasus ITE lantaran mengunggah sebuah vlog yang menyebut massa yang menghadangnya di depan hotel Mojopahit, saat akan menghadiri deklarasi presiden dengan sebutan " Idiot".

Unggahan bernada negatif tersebut, kemudian di laporkan ke Polda Jatim oleh sekelompok orang, yang menjadikan ADP kini menjadi pesakitan PN Surabaya. (opan)

Foto : ADP saat menjalani sidang pembacaan tuntutan JPU

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog