Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Pelaksanaan reses menjelang masa akhir jabatan kalangan dewan dinilai kurang efektif. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, Jumat (26/4) mengatakan, bahwa ketika menyerap aspirasi masyarakat kalangan dewan hanya menerima keluhan. Namun, untuk mengawal realisasi berbagai program yang diinginkan masyarakat tak mudah, jika anggota dewan yang bersangkutan tak lagi menjabat.

"Dewan hanya menerima keluhan. Untuk mengawal tak semudah seerti ketika lagi menjabat," terangnya.

Namun demikian, menurut politisi partai Nasdem ini. Apabila semua aspirasi masyarakat yang disampaikan para warga selama reses yang dilaksanakan pasca pemilu ditindaklanjuti oleh pemerintah kota tak masalah.

"Kalau gak bisa kawal dititipkan pada anggota (dewan) baru dari partai yang sama," sebutnya.

Awey mengharapkan, pemerintah kota merealisasikan usulan masyarakat tanpa melihat anggota dewan yang bersangkutan masih menjabat atau tidak. Artinya, pemerintah kota (Pemkot) memperhatikan suara rakyat bukan dewan.

"Tak perlu terpengaruh kapasitas dewan menjabat atau tidak. Ada atau tidak anggota dewan yang mengawal, lihatlah suara rakyat," ucapnya

Reses anggota DPRD Surabaya berlangsung, Senin (22/4) hingga Jumat (26/4). Pelaksanaan reses mundur, setelah ada pembatalan melalui rapat paripurna terhadap keputusan sebelumnya yang dilaksanakan seminggu sebelum Pemilu 2019. 

Dari reses yang dilakukan Vinsensius Awey mengungkapkan, keluhan yang datang dari masyarakat berkaitan dengan masalah infrastruktur, seperti kondisi jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), serta revisi Perda PBB. Ia mengatakan, saat reses di kawasan Made banyak warga yag menanyakan revisi perda karena tempat tinggal mereka satu zona dengan kawasan Citraland. Dampaknya, besaran PBB naik, padahal fasilitas warga Made tak sama dengan Citraland.

"Memang harga tanah di sana ikut naik, tapi kan lahan yang mereka tempati tak untuk dijual," pungkasnya. (pan) 

Post a Comment