Skip to main content

Awey : Reses Jelang Akhir Jabatan Tak Efektif

SURABAYA (Mediabidik) - Pelaksanaan reses menjelang masa akhir jabatan kalangan dewan dinilai kurang efektif. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, Jumat (26/4) mengatakan, bahwa ketika menyerap aspirasi masyarakat kalangan dewan hanya menerima keluhan. Namun, untuk mengawal realisasi berbagai program yang diinginkan masyarakat tak mudah, jika anggota dewan yang bersangkutan tak lagi menjabat.

"Dewan hanya menerima keluhan. Untuk mengawal tak semudah seerti ketika lagi menjabat," terangnya.

Namun demikian, menurut politisi partai Nasdem ini. Apabila semua aspirasi masyarakat yang disampaikan para warga selama reses yang dilaksanakan pasca pemilu ditindaklanjuti oleh pemerintah kota tak masalah.

"Kalau gak bisa kawal dititipkan pada anggota (dewan) baru dari partai yang sama," sebutnya.

Awey mengharapkan, pemerintah kota merealisasikan usulan masyarakat tanpa melihat anggota dewan yang bersangkutan masih menjabat atau tidak. Artinya, pemerintah kota (Pemkot) memperhatikan suara rakyat bukan dewan.

"Tak perlu terpengaruh kapasitas dewan menjabat atau tidak. Ada atau tidak anggota dewan yang mengawal, lihatlah suara rakyat," ucapnya

Reses anggota DPRD Surabaya berlangsung, Senin (22/4) hingga Jumat (26/4). Pelaksanaan reses mundur, setelah ada pembatalan melalui rapat paripurna terhadap keputusan sebelumnya yang dilaksanakan seminggu sebelum Pemilu 2019. 

Dari reses yang dilakukan Vinsensius Awey mengungkapkan, keluhan yang datang dari masyarakat berkaitan dengan masalah infrastruktur, seperti kondisi jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), serta revisi Perda PBB. Ia mengatakan, saat reses di kawasan Made banyak warga yag menanyakan revisi perda karena tempat tinggal mereka satu zona dengan kawasan Citraland. Dampaknya, besaran PBB naik, padahal fasilitas warga Made tak sama dengan Citraland.

"Memang harga tanah di sana ikut naik, tapi kan lahan yang mereka tempati tak untuk dijual," pungkasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni