SURABAYA (Mediabidik) - Terdakwa perkara dugaan korupsi dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya Agus Setiawan Tjong , akhirnya didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (18/3/2019).Pria berusia 65 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha ini, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan berkas dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.Dalam dakwaan jaksa M Fadhil dijelaskan, bahwa terdakwa diduga telah melakukan korupsi dengan cara mark up pengadaan barang dan jasa program Jasmas. "Sesuai pasal 2 dan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi," beber jaksa.Didalam dakwaan juga diuraikan, Agus yang berperan sebagai pelaksana kegiatan diduga mengkoordinir 230 Kepala RT di Surabaya agar membelikan peralatan hajatan menggunakan dana Jasmas yang sudah dicairkan kepadanya. Dari situ, dia melebihkan harga pembelian peralatan hajatan seperti terop, kursi sampai sound system sampai Rp 4,9 miliar.Modus yang digunakan Agus untuk mengkoordinir ratusan ketua RT diduga dengan melobi enam anggota DPRD Surabaya. Melalui sejumlah anggota dewan itu, dia dikenalkan dengan ratusan ketua RT yang tak lain konstituen anggota dewan tersebut.Menanggapi dakwaan jaksa, tim penasehat hukum terdakwa bakal mengajukan sanggahan (eksepsi) yang bakal dibacakan pada sidang pekan depan."Nanti akan kami siapkan beberapa sanggahan untuk membukti klien saya tidak melakukan tindak korupsi," ujar Bernard usai sidang.Sama halnya dengan komentar Agus, kepada wartawan ia mengatakan tidak melakukan tindak korupsi. Dirinya yakin dapat lolos dari masalah hukum yang tengah dihadapi. "Lah saya sendiri merasa tidak melakukan tindak korupsi sama sekali kok," bebernya.Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi mengaku tidak mempermasalahkan pengajuan eksepsi dari terdakwa. "Itu hak dari kuasa hukum dan terdakwa untuk mengajukan eksepsi tersebut," bebernya.(opan)FotoTampak Agus Setiawan Jong, terdakwa perkara dugaan korupsi dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya, saat jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (18/3/2019). Henoch Kurniawan
SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
Comments
Post a Comment