Skip to main content

Pasca Kasus OTT, Plt Ketum PPP Optimis Suara di Jatim Tetap Meningkat

SURABAYA (Mediabidik) - Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa optimis suara di Jawa Timur tetap meningkat meskipun mantan Ketua Umumnya, Romahurmuzy sedang terbelit dugaan kasus korupsi di KPK. 

Suharso mengaku kedatangannya ke Jawa Timur untuk memberikan semangat kepada pengurus dan kader PPP se Jatim, setelah kasus OTT mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh KPK terkait dugaan juak beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Meski kasus ini memiliki pengaruh namun ia mengaku sudah mengatasinya. 

"Kami tidak khawatir suara PPP akan tergerus dengan adanya kasus ini. Memang ini musibah tapi kami sudah melakukan mitigasi. Mudah-mudahan ada isyarat langit. Setelah kita cek di lapangan pengaruhnya kecil sekali. Bahkan kasus ini justru menjadi penyemangat kader untuk merecovery PPP untuk menjadi lebih baik," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua PPP Jatim Musyafak Noer. Menurutnya dengan kejadian ini membuat kader dan caleg lebih semangat menggalang kekuatan untuk menjadi anggota DPR dan DPRD. "Sudah kita cek satu persatu dalam konsolidasi partai," katanya.

Saat ditanya terkait dirinya dipanggil oleh KPK Musyafak mengaku dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik. Meski demikian ia enggan menyampaikan pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh KPK. "Yang lebih tahu penyidik, itu kewenangan penyidik. Saya sudah sampaikan semua ke penyidik," jelasnya.

Ia membantah dirinya yang mempertemukan mantan Ketua Umum PPP Romahumuziy (Romi) dan Kepala Kemenag Wilayah (Kakanwil) Jatim Haris Hasanudin Meski demikian, Musyafak tidak mengelak jika dirinya selalu mendampingi Romi saat berada di Jatim, termasuk sehari sebelum terjadi OTT KPK terhadap Romi.
"Saya sebagai pengurus DPW PPP Jatim, ketika Ketua Umum PPP datang kan sudah biasa mendampinginya. Saya juga sempat ditanya KPK seputar saat mendampingi Ketum," katanya. 

Terpisah Tokoh senior PPP KH Asep Saifuddin Chalim mengatakan dipanggilnya ia oleh KPK sudah clear. Bahkan ia membantah tidak mengenal Romi. "Itu tidak benar, saya bilang ke KPK kenal beliau sejak enam bulan lalu. Saat itu beliau sowan ke pesantren saya. Bukan hanya beliau, Zulkifli Hasan dan Chaerul Tanjung juga pernah. Yang memberitakan itu yang tidak benar. Bahkan ada yang bilang saya diperiksa empat jam, saya masuk cuma setengah jam," paparnya.

Kiai Asep juga membantah ada pertemuan sebelum terjadi OTT. Menurutnya hal tersebut sangat mengada-ada. "Saat itu saya sedang melakukan hajat nikah anak saya yang ke lima," tegasnya. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni