Skip to main content

Dianggap Melanggar Fasum, Satpol PP Surabaya Bongkar 28 Bangunan Liar

SURABAYA (Mediabidik) - Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya melakukan pembongkaran bangunan di kawasan jalan Keputih Tegal Timur Surabaya.

Secara bergilir petugas membongkar dinding yang berada di belakang rumah bernomor 64 dengan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Rumah tersebut milik Totok Pranoto. Tampak juga pengamanan dari Polsek dan Koramil Sukolilo dalam pelaksanaan pembongkaran ini.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda (Gakda) kota Surabaya Darsih, pembongkaran ini  ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satpol PP Kota Surabaya bernomor 640/0808/436.7.22/2019 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Peringatan Tertulis Kepada Pemilik Bangunan di Jalan Keputih Tegal Timur.

"Kegiatan ini merupakan langkah awal. Nantinya akan kita lakukan penertiban  terhadap 27 bangunan lainnya secara bertahap. Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke Kasatpol PP (Irvan Widyanto, red)," ujarnya saat ditemui dilokasi, Kamis (21/3/2019).

Kepada pemilik rumah, Darsih menjelaskan pembongkaran ini pihaknya lakukan karena bangunan milik Totok berdiri diatas fasilitas jalan. Pembongkaran ini menindaklanjuti laporan warga yang merasa tidak bisa mengakses jalan menuju tanah haknya.

Pembongkaran inipun menuai reaksi pemilik rumah. Didampingi Suharmono Rahadi, kuasa hukumnya, Totok mengaku menyesalkan pembongkaran yang dilakukan pihak Pemkot Surabaya ini.

Ia mempertanyakan legalitas pelapor yang mengklaim dirinya sebagai warga. Mengingat lahan yang dimilikinya tersebut sudah bersertifikat hak milik. "Dalam gambar pun tidak disebutkan adanya akses jalan pada luas tanah yang saya miliki," ujar Totok.

Totok juga mengatakan bahwa sebelum pembongkaran dilakukan, telah dilakukan mediasi antar pihak yang difasilitasi petugas. Namun menemui jalan buntu. Bahkan dirinya mengaku pernah diperiksa penyidik atas laporan polisi yang dilakukan pelapor bernama Yunus.

"Saya sempat diperiksa di mapolsek. Bahkan saya sempat disarankan untuk mengalah agar laporan polisi dapat dicabut oleh pelapor," tambahnya.

Suharmono menambahkan, seandainya memang kebijakan pemerintah untuk membuka akses jalan, pihaknya berharap Pemkot tidak tebang pilih. "Kalau memang mau buat jalan, silahkan bongkar semua. Mengapa principal saya saja yang selama ini terkesan didesak," tegasnya.

Suharmono juga bakal mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan yang ditujukan terhadap Pemkot Surabaya apabila indikasi tebang pilih tersebut terbukti. "Kita masih nunggu, apabila terbukti tebang pilih kita akan layangkan gugatan," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi (Kasatpol) PP kota Surabaya Irvan Widyanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya kegiatan pembongkaran tersebut.

"Lah kan asalnya jalan, ya kita kembalikan fungsinya sebagai jalan. Jadi bangunan yang ada diatasnya kita bongkar," terangnya saat dikonfirmasi via pesan seluler, Kamis (21/3/2019).

Iapun berjanji bakal menyelesaikan pembongkaran terhadap 27 bangunan yang lainnya. Ia menampik adanya indikasi tebang pilih yang pihaknya lakukan terhadap upaya penegakan Perda. "Kita targetkan 3 hari tuntas," tegas Irvan. (pan)

Foto
Tampak suasana pembongkaran yang dilakukan puluhan petugas Satpol PP kota Surabay terhadap bangunan yang terletak di Keputih Tegal Timur Surabaya, Kamis (21/3/2019). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni