Skip to main content

Anggota Komisi V DPR RI Dapat Penghargaan Anggota Parlemen Yang Aspiratif

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota DPR RI Komisi V Periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Jawa Timur I, berhasil meraih penghargaan dari Teropong Senayan dengan kategori 'Anggota Parlemen Yang Aspiratif'.

Prestasi ini menunjukkan bahwa selama ini kinerja Bambang Haryo sebagai wakil rakyat asal Dapil Surabaya-Sidoarjo dinilai telah berhasil, meskipun pesaing di wilayah Dapilnya cukup banyak dan semunya tergolong politisi kelas kakap.

Kembali tercatat sebagai Caleg 2019, Bambang Haryo mengaku sangat siap untuk kembali ke Senayan dengan niat memperjuangkan sekaligus memecahkan semua persoalan masyarakat Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo.

"Memang masyarakat masih menghendaki saya untuk mencalonkan kembali menjadi anggota DPR RI, karena merasa pas dengan wakilnya, sehingga mengharuskan saya untuk maju lagi dan kebetulan ada di urutan nomer satu, tentu dengan konsekuensi harus bekerja lebih keras lagi," ucapnya kepada sejumlah awak media saat di Surabaya. Jumat (8/03/2019)

Terkait Sidoarjo, Bambang Haryo menjelaskan bahwa sampai saat ini wilayah Sidoarjo masih bermasalah dengan kebutuhan air bersih, karena masyarakat yang bisa mendapatkan layanan PDAM hanya sekira 65 persen.

"Ini menyangkut hajat hidup masyarakat, apalagi kebutuhan air itu amanat UU, maka persoalan ini akan menjadi atensi saya sebagai legislator yang mewakili masyarakat disana," kritisnya.

Tidak hanya itu, Bambang Haryo juga berpesan kepada Pemkab Sidoarjo untuk tidak mengalihfungsikan tanah produktif menjadi yang lain.

"Tanah produktifnya jangan dihabiskan, contoh Kota Beijing yang ada sawah di tengah kota, ini patut ditauladani," pintanya.

Namun saat bicara soal Kota Surabaya, Bambang Haryo dengan tegas mengakui keberhasilan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota, utamanya soal pembangunan infra struktur, namun masih mempunyai beban kepada masyarakat yakni terkait pembebasan surat ijo.

"Surat Ijo mutlak harus diperjuangkan, karena menyangkut hak atas tanah yakni kepastian hukum, dan ini sangat mungkin dan bisa, sehingga masyarakat bisa tenang karena terbebas dari ancaman penggusuran dll," tandasnya.

Maka kedepan, saya akan memperjuangkannya bersama wakil rakyat se partai yang ada di DPRD Surabaya," tambahnya sembari menunjuk Bagiyon Caleg DPRD Surabaya dari Partai Gerindra.

Menurut BHS-sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono, lahan perumahan yang saat ini telah dihuni warga selama puluhan tahun peruntukannya sudah jelas, tidak akan menjadi peruntukan lain.

"Kan aneh, mosok dalam satu perumahan, kavlingnya ada yang surat ijo dan SHM. Kalau sudah disertifikasi, maka dampaknya ke negara juga baik, karena perolehan anggaran dari sektor pajak sudah pasti," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni