Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Mengacu pada Rancangan Undang - Undang (RUU) Permusikan terutama pada Pasal 5 yang di rasa bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 dalam UUD tersebut jelas menyebutkan bahwa secara prinsip menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, akan tetapi pada RUU permusikan tersebut seakan musik adalah milik musisi saja dan bukan milik musisi jalanan (Pengamen).

Maka puluhan musisi jalanan yang tergabung dalam anak musik jalanan Jawa Timur mengaduh kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya. Dalam aspirasinya para pemuda musisi jalanan tersebut di terima oleh Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Hartoyo selaku Ketua Komisi E DPRD Jatim mengatakan, bahwa pada prinsipnya para pemuda musik jalanan ini menolak RUU permusikan terutama pada Pasal 5 yang terkesan mendiskriminasi para musisi yang ada di jalanan.

"Karena ini UU kewenangan pusat maka kami akan berkoordinasi dengan DPR RI khususnya Komisi X yang membidangi tentang permusikan untuk meninjau kembali draft RUU tentang permusikan, yang dirasa bertentangan dengan UUD 45 pasal 28, "terang Hartoyo usai temui para penyampai aspirasi tersebut, Senin (18/2).

Politisi asal fraksi Demokrat ini juga menjelaskan, bahwa para musisi jalanan Jatim mengadu ke Komisi E dirasa sudah tepat, karena tupoksi dari Komisi E selain menangani pendidikan dan kesehatan juga soal kebudayaan.

"Kami selaku wakil rakyat akan mengawal dan memberikan ruang kepada para musisi jalanan ini, yang menginginkan bahwa mereka juga ingin diwadahi dan diakui sebagai musisi," terang pria yang mengaku asli kelahiran Simo, Surabaya. (RoHa)

Post a Comment