Skip to main content

Perkara Dugaan Pungli di Dinas ESDM Jatim Segera Disidangkan

SURABAYA (Mediabidik) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memastikan secepatnya melimpahkan berkas perkara dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum pejabat Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu dugaan kasus pungli dengan tersangka Cholik, salah satu Kasi di Dinas ESDM Jatim ini segera disidangkan.

Kepala Seksi Pidana Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Heru Kamarullah menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menanggani kasus ini masih mempersiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan untuk pelimpahan berkas di Pengadilan. Dan mempersiapkan surat dakwaan dalam kasus ini.

"Masih pemberkasan. Secepatnya kami akan limpahkan ke Pengadilan, sehingga bisa segera disidangkan," kata Heru Kamarullah, Minggu (20/1).

Masih kata Heru, sampai saat ini Cholik masih ditahan di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Surabaya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Tujuannya, yakni untuk mempermudah saat persidangan nanti.

"Kami memiliki pertimbangan tersendiri untuk menahan tersangka. Selain untuk mempermudah saat pemberkasan, juga mempermudah saat di persidangan," tegas Heru.

Disinggung perihal kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini, Heru enggan berspekulasi mengenai hal itu. Pihaknya akan melihat hal itu setelah adanya fakta yang terungkap di persidangan kasus ini.

"Intinya, kami akan melihat dulu fakta di persidangan seperti apa. Jika memang ada bukti maupun fakta baru, kami akan berkordinasi dengan penyidik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Cholik yang merupakan salah satu Kasi di Dinas ESDM Provinsi Jatim ini terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Jatim di Kantor Dinas ESDM di Jl Tidar, Surabaya pada akhir Desember 2018. Dalam OTT tersebut, Polda Jatim menemukan uang sebanyak Rp 30 juta dari tangan Cholik yang diduga merupakan hasil pungli dari seorang pengusaha tambang terkait pengurusan izin.

Setelah berkas dinyatakan sempurna (P21) oleh Jaksa. Pada Kamis (10/1) lalu penyidik Polda Jatim melakukan pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti) ke Kejari Surabaya. Oleh Kejaksaan, tersangka ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim.(opan)



Foto : Kepala Seksi Pidana Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Heru Kamarullah. Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni