Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Penyelidikan perkara tindak pidana korupsi di dalam tubuh PDAM Surya Sembada kota Surabaya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI merupakan tamparan bagi penegak hukum khususnya kejaksaan negeri (Kejari) Surabaya yang dianggap kurang obyektif dalam menangani setiap permasalahan korupsi yang ada di kota Surabaya.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Airlangga (Unair) I Wayan Titib Sulaksana menilai, adanya pelaporan dugaaan korupsi PDAM Surya Sembada Surabaya ke Kejagung, menjadi bukti obyektifitas penanganan perkara di Kejari Surabaya rendah. Diduga, hal ini akibat adanya kedekatan hubungan personal antara pejabat di Kejari Surabaya dengan PDAM Surabaya.
"Jika ada kedekatan personal seperti ini, maka obyektifitas penanganan perkara patut dipertanyakan," katanya. Selasa (11/12/2018).

Kerjasama antara Kejari Surabaya dengan sejumlah instansi dilingkugan Pemkot Surabaya juga menjadi sorotan Wayan Titib. Meski kerjasama hanya pada penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, namun kerjasama itu tidak menutup kemungkinan bisa memunculkan konflik kepentingan.
"Barangkali, pihak pelapor merasa aman kalau melapor ke Kejagung karena bisa jadi hubungan antara Kejari Surabaya dengan PDAM Surabaya sangat dekat. Jadi Kejari Surabaya harus mawas diri dan malu," terangnya. (opan).

Foto
Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana. @pembasmikoruptorblogsport.

Post a Comment