Skip to main content

PPP Optimis Penuhi Target Pada Pemilu 2019

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy masih cukup optimistis partainya dapat meraih target pada pemilu 2019 mendatang. Pria yang akrab disapa Romy ini pun menanggapi santai hasil sejumlah survei yang masih menempatkan partainya di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold). 

"Survei kan memotret pilihan masyarakat saat ini. Sedangkan kami ingin menang pemilu, bukan menang survei," tegas Romy kepada jurnalis di sela Rapimwil III dan Santiaji Calon Anggota Legislatif 2018 DPW PPP Jatim di Surabaya, Sabtu (10/11). 

Sejumlah survei memang menempatkan partai berlambang Ka'bah ini berada di papan bawah. Misalnya survei Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Oktober lalu, hanya menempatkan PPP diurutan kedelapan dengan 3,2 persen suara. 

Tak jauh dengan lingkup nasional, di survei regional tingkat Jawa Timur pun demikian. Pada hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada awal November silam, PPP hanya mendapatkan 1,7 persen di Jatim. 

Menurut Romy, hasil survei tersebut tak merefleksikan hal yang nyata di saat pemilu mendatang. "Lembaga survei selalu salah setiap melaksanakan survei sebelum pemilu," katanya menegaskan. 

Ia lantas membandingkan dengan survei pada pemilu 2014 silam. Di beberapa survei, PPP hanya mendapatkan prosentase di bawah tiga persen, sama seperti saat ini. 

Namun saat pemilu, PPP berhasil lolos parlemen dengan berada di peringkat kedelapan dari sepuluh parpol yang lolos parlemen di pemilu lalu. Saat itu, PPP meraih 8.157.488 suara (6,53 persen) atau setara 39 kursi.

"Dahulu di 2014, kami di survei 2,24 persen. Kenyatannya kami 2,5 hingga 3 kali lipat dari survei itu. Sehingga, kami meyakini bahwa suara PPP bisa berada di atas itu," tegasnya. 

Romy mengungkap alasan masih rendahnya persentase PPP saat ini. Pertama, survei dinilai "underestimate" terhadap partai menengah. 

Selain itu, survei itu juga dinilai kurang memperhatikan perbandingan responden muslim dengan responden non muslim. "Sehingga, bagi PPP yang merupakan Partai Islam dan Partai yang paling kanan dalam spektrum ideologi menurut surveyor, selalu dirugikan dengan banyaknya jumlah responden non muslim di dalam survei," katanya. 

Di dalam pemilu mendatang, PPP menargetkan dapat meraih peringkat ketiga yang lolos parlemen. Dari jumlah kursi, mereka menargetkan dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dari saat ini.

Untuk semakin memantabkan target tersebut, pihaknya pun melakukan sejumlah konsolidasi. Di antaranya dilakukan di Jawa Timur. "Konsolidasi untuk menebarkan sekaligus menerima masukkan, dan menyusun strategi yang paling akhir," tegas Romy. 

"Sehubungan dengan target tiga besar pada pemilu 2019 mendatang, kami harus melakukan langkah terukur untuk menuju kesana," lanjutnya. 

Tak hanya mematangkan pemenangan internal parpol, pada pertemuan ini sekaligus menyampaikan intruksi untuk memenangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. "Pertemuan ini sekaligus menjadi intruski untuk menjadi jurkam Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Sebab, kader PPP sebagai kader partai sekaligus tim pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin," tegasnya. 

Selain itu, pertemuan ini juga akan menyampaikan materi kampanye yang akan disampaikan kepada pemilih. Sehingga, para caleg memiliki bahasa yang seragam untuk menyelesaikan target tersebut. 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh calon legislatif dari tingkat kota, kabupaten, hingga tingkat provinsi. Sejumlah ulama atau kiai juga hadir. Di antaranya, Ketua Dewan Pembina Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), KH Asep Saifuddin Chalim. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni