Skip to main content

Dewan Jatim Minta Pemerintah Atasi Masalah Banjir dan Benahi Infrastruktur di Madura

SURABAYA (Mediabidik) - Menjelang musim penghujan yang akan terjadi beberapa bulan lagi sudah dipastikan daerah pulau yang terkenal sebagai penghasil garam yakni pulau Madura akan mengalami banjir sebab sistem perairan di daerah sana kurang dapat perhatian dari Pemerintah secara serius. 

Melihat semua itu H. Kagik Martolo Anggota DPRD Jatim merasa prihatin terhadap daerah Madura yang sering kali menjadi langganan banjir. Belum lagi hasil pertanian rusak akibat di terjang banjir. 

"Banjir paling parah biasanya sering terjadi di daerah kabupaten Sampang sebab daerah tersebut wilayahnya sangat rendah," terang Abah Kagik saat di temui di Gedung DPRD Jatim usai pelantikan PAW pada Rapat Paripurna. 

Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini mengusulkan agar pusat pemerintahan yang di Sampang kalau bisa di pindah sebab kalau hujan lebat sudah menjadi langganan banjir dan otomatis layanan masyarakat akan terganggu. 

"Apabila pemerintah  tingkat 1 maupun tingkat 2 melakukan koordinasi intens maka kondisi nya akan lebih baik dan bisa dipastikan mengurangi banjir yang tinggi, " ucapnya. 

Selain itu Abah Kagik juga minta kepada pemerintah supaya melakukan perbaikan infrastruktur baik untuk pertanian dan jalan antar desa. 

"Pokoknya saya akan selalu berjuang untuk kemajuan warga Madura supaya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten benar - benar memperhatikan masalah infrastruktur yang ada di pulau Madura, ini menjadi lebih baik dan harus merata di 4 kabupaten yakni di kabupaten Sampang, Bangkalan,  Pamekasan dan Sumenep, " pungkas Abah Kagik yang mengaku putra daerah tersebut . (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni