Skip to main content

Mantan Kapolda Machfud Arifin Masuk Bursa Calon Walikota Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) – Pergantian Walikota dan Wakil Walikota Surabaya mulai bergemuruh di lapisan masyarakat kota Pahlawan meski Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana baru habis masa jabatannya Mei 2020. Sejumlah nama sudah mencuat dan ramai menjadi pembicaraan masyarakat di kampung-kampung.

Hal ini diungkapkan Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang baru saja keliling konsolidasi untuk persiapan pemilu legislatif 2019. Saat bertatap muka dengan warga dan simpatisan Demokrat di tiap kecamatan, sudah banyak yang mengajak diskusi soal pilwakot Surabaya. 

"Saya juga tidak menyangka, antusiasme masyarakat Surabaya terhadap pilwali cukup tinggi, dan sudah ada beberapa nama yang mereka sebut," kata Renville, Selasa (2/10/2018).

Dari sekian nama yang muncul itu, ada nama yang selama ini tidak banyak orang mengira. Yaitu nama Irjen Pol Machfud Arifin, mantan Kapolda Jawa Timur yang baru saja pensiun. "Suara dari bawah, ternyata banyak yang menyebut nama Pak Machfud Arifin, mantan Kapolda Jawa Timur," ungkap Renville yang pernah menjadi sekretaris tim pemenangan Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim lalu. 

Nama-nama lain yang juga sudah beredar di tengah masyarakat, kata Renville adalah nama yang memang sudah sering muncul di media. Seperti Armudji (Ketua DPRD Surabaya), Wisnu Sakti Buana (Wakil Walikota Surabaya), Fandi Utomo (PKB) dan Eri Cahyadi (Sekkota). Kemudian ada dari kader Partai Demokrat yakni Nurwiyatno, mantan Pj Walikota Surabaya yang juga caleg DPRD Jatim dapil Surabaya. 

"Menurut kami pilwali Surabaya ini menjadi menarik, karena sejauh ini belum ada tokoh yang menonjol sekelas bu Risma," kata Renville.

Soal munculnya nama Machfud Arifin, Renville mengaku ini adalah hal yang baru. Dirinya akan segera lapor kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo. "Bagi kami, munculnya nama Pak Machfud Arifin ini menarik, karena beliau selama ini non parpol, tapi namanya sudah dikenal di bawah," terangnya. 

Ditambahkan Renville, Pilwali Kota Surabaya ini sangat penting bagi Partai Demokrat. Untuk itu, di masa waktu kurang dari 1,5 tahun pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun 2020, akan terus di update perkembangannya. 

"Hasil penjajakan suara di bawah itu akan kita sampaikan kepada ketua kami (Pakde Karwo), bisa saja setelah itu kami akan mengajak DPC PD Kota Surabaya komunikasi ke semua kandidat di Pilwali Surabaya, termasuk ke pak Machfud," pungkasnya. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni