Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim  meminta agar pemerintah provinsi Jatim memberikan penambahan bantuan tunjangan Kesejahteraan buat Guru Tidak tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Sahat Tua Simanjutak di temui usai rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/10) mengatakan pasca peralihan SMA/SMK ke Provinsi Jatim masih ada 21.574 GTT/PTT yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. 

"Pihaknya mengapresiasi Pemprov Jatim yang sudah menganggarkan 9 ribu GTT/PTT di APBD 2018. Maka itu pihaknya berharap di 21 Ribu GTT/PTT bisa tercover atau dimasukan dalam APBD 2019," tegas Sahat saat di temui di ruang kerjanya, Senin ( 29/10).

Politisi asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini memerintahkan pada anggotanya yang duduk di Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan tim anggaran DPRD untuk memperjuangkan anggaran untuk ke 21.574 GTT/PTT bisa tercover semua di RAPBD 2019. Pasalnya bantuan honor dari kabupaten/kota hanya Rp. 250.000 perbulan, maka di pemprov Jatim ini anggarannya mengalami kenaikan menjadi Rp 750. 000.

"Secara keseluruhan, memang APBD pemprov Jatim tidak bisa mengcover keseluruhan kebutuhan dasar. Tetapi paling tidak dengan bantuan dari pemprov bisa membuat peningkatan kesejahteraan bagi GTT/PTT tersebut," tutur Bang Sahat.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Heri Sugiono asal fraksi Golkar mengatakan saat ini Komisi E terus berusaha agar anggaran untuk 21 ribu GTT/PTT di lingkungan di dinas pendidikan bisa tercover semua di APBD 2019. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada tim anggaran baik pemprov dan DPRD Jatim agar memberikan tambahan buat anggaran kepada GTT/PTT yang saat ini belum tercover di APBD 2018 untuk dimasukan pada APBD 2019 nanti.

Seperti diketahui, Pasca peralihan SMA/SMK ke pemprov Jatim pada APBD 2018 Pemprov Jatim telah menganggarkan atau bantuan kesejahteraan kepada 9 ribu GTT/PTT di lingkungan dinas Pendidikan Jatim. (Rofik)

Post a Comment