Skip to main content

Dewan Jatim Desak Pemprov Perbaiki Infrastruktur Jalan Antar Desa yang Rusak

SURABAYA (Mediabidik) - Salah satu wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim ini tiada hentinya menyuarakan kepada pemerintah untuk selalu membangun infrastruktur jalan antar desa yang rusak. 

Sugeng Pujianto Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang pembangunan mengatakan hingga kini di daerah pedesaan khususnya di desa yang berada di wilayah kabupaten maupun kota Malang masih sering kita jumpai jalan becek dan rusak. 

"Kasihan warga di sana jika mau melakukan aktivitas keseharian mereka harus hati-hati karena jalannya banyak yang berlubang dan rusak sehingga banyak warga desa mengeluh kepada dirinya ketika melakukan tugas reses dari kedewanan, " terang Sugeng saat di temui di ruang kerjanya.

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan jika selama ini warga Malang yang ada di pedesaan sangat prihatin dengan kondisi jalan yang berada di wilayahnya karena ini sangat menggangu dan tidak jarang juga mereka mengalami kecelakaan karena kendaraannya masuk atau nyelip masuk ke jalan yang berlubang tersebut. 

"Jika musim kemarau jalan tetsebut akan berdebu dan jika musim penghujan jalan tersebut akan di pastikan becek, " ucap Sugeng. 

Melihat kondisi jalan antar desa yang memprihatinkan, masih terang Sugeng,  dirinya terus mendesak kapada pemerintah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 melalui dinas terkait untuk saling berkoordinasi memperbaiki jalan antar desa khususnya di wilayah Malang untuk segera di perbaiki. 

Sedangkan persoalan yang terkait dengan generasi penerus bagi muda mudi yang ada di pedesaan,  semestinya pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan seperti pemberdayaan masyarakat bagi tenaga kerja.  

"Pembinaan masyarakat dan pengembangan usaha yang di wilayah pedesaan harus mendapat suport dari dinas terkait, seperti saat ini pemberdayaan dan pembibitan lele dan gurami.  Begitu juga pengembangan sarang burung walet," pungkas Sugeng yang mengaku asli kelahiran dari desa Malang.  

Selanjutnya persoalan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kabupaten Malang masih perlu di perjuangkan karena selama ini menurut pantauan di lapangan masih banyak kurang mendapat bantuan dari pemerintah khususnya sekolah yang berada di bawah naungan sekolah Madrasah. 

"Masih banyak sekolah Madin sarana dan prasarana untuk pendidikan masih kurang layak, sehingga ini menjadi PR yang serius untuk di perjuangkan,  " pungkas Sugeng.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni