Ads (728x90)

JAKARTA (Mediabidik) - Selain mengundang kaum muda pro-demokrasi, khususnya dari kalangan kampus untuk menjadi volunter, Adhie M. Massardi juga mengajak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) pro-khittah '26 bergabung dalam Perkumpulan Swing Voters (PSV) yang diinisiasinya bersama ahli hukum tata negara Refly Harun dan beberapa tokoh lainnya.
Alasan Adhie mengajak tokoh-tokoh NU karena platform (doktrin) PSV sejatinya merupakan manifestasi atau penyesuaian atas "Jembatan Politik" bagi NU untuk kembali ke Khittah 1926, yang dimatangkan Gus Dur (Alm, KH Abdurrahman Wahid) dkk pada 1983 (Munas NU di Situbondo, Jatim).
PSV, menurut jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid ini, juga mengadopsi dan mengaktualisasikan pikiran-pikiran Gus Dur yang secara cerdas, konseptual, kontekstual, dan komprehensif, menerjemahkan Ahlus-Sunnah wal-Jamaah (Aswaja) dari sebagai akidah keagamaan (Nahdliyin) ke dalam perjuangan sosial (politik) kemasyarakatan, yang didasarkan atas prinsip tawassuth (berdiri di tengah-tengah), tawazun (seimbang dalam pelbagai hal), i'tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleransi).
"Doktrin Aswaja itu oleh PSV dimodifikasi dan disesuaikan sebagai fiqih sosial, platform, landasan perjuangan (dijadikan tagline) yang dikemas dalam tiga kata (integritas, netralitas, obyektivitas), demi mematangkan jalannya demokrasi kita," kata Adhie.
Menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, kalau saja (PB)NU konsisten menjalani Khittah-nya, sebagaimana pernah dilakukan Gus Dur dalam hampir tiga periode kepemimpinannya (1984-1999), PSV tidak diperlukan lagi oleh bangsa ini. Sebab dalam rezim (demokrasi) elektoral ini, dengan khittah-nya, NU otomatis akan menjadi pendulum, pemandu masyarakat untuk menentukan pilihan.
"Pada dasarnya, ulama, para cerdik pandai, kaum intelektual, memang mempunyai tanggungjawab moral yang besar untuk senantiasa membimbing, mengembangkan integritas dan obyektivitas masyarakat. Bukan malah menyeret masyarakat menjadi kaum partisan dalam blok-blok politik yang tidak mendidik."
Adhie mengaku mendengar banyak tokoh NU, terutama di daerah-daerah, yang masygul dan cemas melihat ormas keagamaan terbesar di dunia itu oleh segelintir elitenya dipolitisasi, diekploitasi, bahkan diperlakukannya layaknya kendaraan untuk memburu kekuasaan dan kenikmatan duniawi (low politic), padahal maqam para ulama itu di ranah siyasah 'aliyah samiyah (high politic).
"Saya percaya, baik di pusat maupun di daerah, mayoritas ulama NU masih mengikuti garis kebijakan Gus Dur terkait khittah NU. Makanya, baik secara terbuka maupun tertutup, pada hakekatnya para ulama NU pro-khittah akan bergabung dengan PSV guna memandu rakyat, untuk secara cerdas dan obyektif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (pileg & pilpres) 2019 nanti."
"Sebab sudah cukup lama para ulama kita memimpikan dari iklim demokrasi ini lahir pemimpin-pemimpin yang otentik, yaitu pemimpin yang sesuai dengan kaidah fiqih yang mereka yakini: "Tasharruf al-imâm 'ala al-ra'iyyah manûth bi al-mashlahah" (tindakan dan kebijakan pemimpin haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya)."
"Untuk meyakinkan para ulama dan kaum cerdik pandai, kami mungkin akan roadshow, terutama ke basis-basis NU seperti Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat yang dekat," ungkap Adhie Massardi. (RoHa)

Post a Comment