Skip to main content

Adhie Massardi Ajak Tokoh NU Pro-Khittah Bergabung Dengan PSV

JAKARTA (Mediabidik) - Selain mengundang kaum muda pro-demokrasi, khususnya dari kalangan kampus untuk menjadi volunter, Adhie M. Massardi juga mengajak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) pro-khittah '26 bergabung dalam Perkumpulan Swing Voters (PSV) yang diinisiasinya bersama ahli hukum tata negara Refly Harun dan beberapa tokoh lainnya.
Alasan Adhie mengajak tokoh-tokoh NU karena platform (doktrin) PSV sejatinya merupakan manifestasi atau penyesuaian atas "Jembatan Politik" bagi NU untuk kembali ke Khittah 1926, yang dimatangkan Gus Dur (Alm, KH Abdurrahman Wahid) dkk pada 1983 (Munas NU di Situbondo, Jatim).
PSV, menurut jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid ini, juga mengadopsi dan mengaktualisasikan pikiran-pikiran Gus Dur yang secara cerdas, konseptual, kontekstual, dan komprehensif, menerjemahkan Ahlus-Sunnah wal-Jamaah (Aswaja) dari sebagai akidah keagamaan (Nahdliyin) ke dalam perjuangan sosial (politik) kemasyarakatan, yang didasarkan atas prinsip tawassuth (berdiri di tengah-tengah), tawazun (seimbang dalam pelbagai hal), i'tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleransi).
"Doktrin Aswaja itu oleh PSV dimodifikasi dan disesuaikan sebagai fiqih sosial, platform, landasan perjuangan (dijadikan tagline) yang dikemas dalam tiga kata (integritas, netralitas, obyektivitas), demi mematangkan jalannya demokrasi kita," kata Adhie.
Menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, kalau saja (PB)NU konsisten menjalani Khittah-nya, sebagaimana pernah dilakukan Gus Dur dalam hampir tiga periode kepemimpinannya (1984-1999), PSV tidak diperlukan lagi oleh bangsa ini. Sebab dalam rezim (demokrasi) elektoral ini, dengan khittah-nya, NU otomatis akan menjadi pendulum, pemandu masyarakat untuk menentukan pilihan.
"Pada dasarnya, ulama, para cerdik pandai, kaum intelektual, memang mempunyai tanggungjawab moral yang besar untuk senantiasa membimbing, mengembangkan integritas dan obyektivitas masyarakat. Bukan malah menyeret masyarakat menjadi kaum partisan dalam blok-blok politik yang tidak mendidik."
Adhie mengaku mendengar banyak tokoh NU, terutama di daerah-daerah, yang masygul dan cemas melihat ormas keagamaan terbesar di dunia itu oleh segelintir elitenya dipolitisasi, diekploitasi, bahkan diperlakukannya layaknya kendaraan untuk memburu kekuasaan dan kenikmatan duniawi (low politic), padahal maqam para ulama itu di ranah siyasah 'aliyah samiyah (high politic).
"Saya percaya, baik di pusat maupun di daerah, mayoritas ulama NU masih mengikuti garis kebijakan Gus Dur terkait khittah NU. Makanya, baik secara terbuka maupun tertutup, pada hakekatnya para ulama NU pro-khittah akan bergabung dengan PSV guna memandu rakyat, untuk secara cerdas dan obyektif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (pileg & pilpres) 2019 nanti."
"Sebab sudah cukup lama para ulama kita memimpikan dari iklim demokrasi ini lahir pemimpin-pemimpin yang otentik, yaitu pemimpin yang sesuai dengan kaidah fiqih yang mereka yakini: "Tasharruf al-imâm 'ala al-ra'iyyah manûth bi al-mashlahah" (tindakan dan kebijakan pemimpin haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya)."
"Untuk meyakinkan para ulama dan kaum cerdik pandai, kami mungkin akan roadshow, terutama ke basis-basis NU seperti Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat yang dekat," ungkap Adhie Massardi. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni