Skip to main content

Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Tidak Mau Libatkan Kepala Daerah di Jatim








SURABAYA (Mediabidik) - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Prabowo Sandi Provinsi Jatim Soepriyatno menegaskan timnya tidak akan melibatkan kepala daerah di Jatim masuk pemenangan Prabowo-Sandi. Alasannya Prabowo Sandi, lebih menginginkan kepala daerah memprioritaskan fungsi dan tugasnya melayani rakyat sesuai janji politiknya saat kampanye dulu. 

Pihaknya menegaskan tidak mau libatkan kepala daerah dalam tim kampanye Prabowo Sandi, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu dan memprihatinkan. Belum lagi harga-harga belum stabil, daya beli turun, petani masih kesulitan menjual hasil pertaniannya, masih banyak orang miskin yang perlu dientaskan, masih banyak usia produktif yang butuh pekerjaan dan sebagainya. 

"Nah itu kan tugas berat kepala daerah, bahwa masyarakat butuh diperhatikan dan masyarakat harus diperlakukan sama," tegas Supriyatno, Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Jatim, Jum'at (21/9 ).

Pria yang juga ketua Gerindra Jatim ini menyampaikan, dalam setiap perhelatan pemilihan pemimpin baik itu pilkada, pilgub belum tentu sama dengan dukungan di Pilpres. "Maka kalau kepala daerahnya ikutan jadi tim pemenangan dikhawatirkan akan jadi berat sebelah. Lebih baik biarkan saja rakyat menentukan pilihannya sendiri di Pilpres," lanjutnya. 

Menurut legislatif DPR RI ini, komitmen tanpa melibatkan gubernur, wakil gubernur serta, bupati dan walikota ini berlaku secara nasional. "Badan pemenangan tingkat nasional juga sama, tidak melibatkan kepala daerah, tapi melibatkan banyak relawan dan komunitas masyarakat," paparnya.

Sementara itu sekretaris badan pemenangan Prabowo Sandi Jatim. Basuki Babussalam, menegaskan tidak dilibatkannya para kepala daerah dalam tim pemenangan adalah upaya agar tim ini tidak menggangu kinerja para kepala daerah dalam melayani masyarakat. " Kita ingin beliau beliau ini fokus dengan tugas nya melayani rakyat," pungkasnya.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni