Skip to main content

Surabaya Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018

SURABAYA (Mediabidik) - Tiga program inovasi layanan publik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI dalam Top 99 (Sinovik).
Ketiga inovasi tersebut diantaranya, 6 in 1 meliputi akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang dan pindah keluar secara online. Kedua, inovasi Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan) yang merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Ketiga, inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.
Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Syafruddin mengatakan, pelayanan publik yang ada di Indonesia sudah berjalan baik, hanya saja kurang terekspos. Oleh karena itu, dirinya berharap acara ini dapat menjadi cerminan bagi negara-negara internasional lainnya.
"Jangan selalu kita berkaca keluar, tapi orang luar harus berkaca kepada kita," ujar Syafruddin seusai acara di Hotel Shangri - La, Surabaya pada Rabu, (19/9/2019).
Dirinya juga mengatakan para penerima penghargaan malam ini akan kembali dilombakan untuk menjadi 40 terbaik dan akan diumumkan pada November 2018 mendatang. "Nanti akan diseleksi lagi, tahun ini akan berujung 40 yang terbaik bersamaan saat acara International Public Service Forum di Jakarta," tambah Syarifuddin.
Ke depan, Syafruddin berharap dengan agenda penghargaan yang dimulai sejak tahun 2014 ini dapat menjadi ajang transfer dan pengalaman antar instansi daerah. Mall pelayan publik harus ditingkatkan. "Semoga semakin semangat dan bermotivasi dalam melayani masyarakat," sambungnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tujuan awal berbagai inovasi itu bukan untuk meraih penghargaan, melainkan untuk mempermudah layanan masyarakat. "Gol akhir dari semua inovasi ini adalah warga Surabaya sejahtera," tegas Wali Kota Risma usai menerima penghargaan.
Menurut Wali Kota Risma, kesuksesan Pemkot Surabaya dalam melayani publik karena menerapkan sistem pembangunan sustainability (pembangunan berkelanjutan). Baginya,  sustainability itu sangatlah penting agar mampu mendongkrak sistem pelayanan publik. "Jadi bukan hanya dapat penghargaan lalu selesai, tidak seperti itu," terangnya.
Adapun kompetisi penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ini diikuti oleh Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian, 16 kementerian, 20 lembaga, 18 provinsi, 16 kota, dan 39 kabupaten.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni