Skip to main content

Sering Mangkir Parpurna, Dewan Tuding Risma Nodai Lembaga Legislatif

SURABAYA (Mediabidik) - Ketidakhadiran Walikota Surabaya Tri Risma Harini dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (25/9/2018) hari ini, yang beragendakan pidato Walikota Surabaya serta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mendapatkan kritikan dari kalangan anggota dewan. 

Dewan menuding Walikota Surabaya Tri Rismaharini lebih memilih tugas ke luar negeri dibanding rapat paripurna.

"Jelas Risma tidak memikirkan kesejahteraan warganya, karena lebih memilih ke luar negeri dibanding rapat paripurna."Tegas B.F Sutadi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (24/09/2018).

Sutadi mengatakan, rapat paripurna merupakam rapat yang sangat urgent karena membahas rancangan kerja dan penetapan peraturan daerah, dimana pembahasan tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan warga dan pembangunan kota Surabaya yang lebih adil dan merata.

"Harusnya lebih mengutamakan kepentingan warganya dari pada pergi ke luar negeri."kata politisi Partai Gerindra Kota Surabaya tersebut.

Lebih lanjut Sutadi mengatakan, dirinya benar-benar kecewa dengan Risma karena seringkali tidak pernah hadir setiap rapat paripurna, padahal undangan untuk Walikota Surabaya sudah dikirim. 

"Sangat Kecewa, karena Risma sering kali tidak memenuhi undangan rapat paripurna, seperti paripurna jawaban Walikota soal PAK hari ini. Ini jelas menodai lembaga legislatif."tegas Sutadi.

Ditempat yang sama, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Sudirdjo membenarkan jika Risma tidak pernah hadir setiap rapat paripurna DPRD Kota Surabaya. Politisi PAN Kota Surabaya itu mengatakan, sangat tidak etis dan tidak punya rasa malu Risma itu karena sering mangkir dari undangan rapat paripurna. 

Dirinya menjelaskan, Risma harusnya sadar diri jika Pemkot dan DPRD itu merupakan representatif sebuah pemerintahan, jadi harus ada sinergi dari kedua lembaga ini. 

Sudirjo menegaskan, kalau sekali atau dua kali tidak hadir karena kesibukannya, kami di dewan sangat menghargai. Namun ini kontinuitas terus menerus tidak hadir di rapat paripurna, ini sudah jelas Risma menyepelekan lembaga legislatif Kota Surabaya. 

Ia menambahkan, rapat paripurna apalagi bahas PAK ini sangat penting untuk sustainable pembangunan kota dan kesejahteraan rakyat. Absennya Risma jelas mencederai anggota dewan yang terhormat.

"Saya akan Walk Out di rapat paripurna berikutnya kalau Walikota Surabaya Tris Rismaharini tidak kembali hadir."Kata Sudirjo.

Sementara, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rachmat mengatakan, Risma harusnya wajib hadir di rapat paripurna, namun jika berhalangan bisa saja diwakilkan atau bisa melalui teleconferens.

 "Termasuk jika Risma ke luar negeri kan bisa teleconferens, jadi tetap bisa pidato jawaban Walikota soal PAK, jadi saya pikir tidak masalah Risma tidak dateng di paripurna hari ini."Ungkap Edi Rachmat. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni