Skip to main content

Risma Bakal Menerima Penghargaan Scroll of Honour Award, Dari UN Habitat

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan menerima Scroll of Honour Award dari United Nations Human Settlement Programme atau yang lebih dikenal dengan nama UN Habitat, yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tempat tertinggal manusia. Pemberian penghargaan itu bertepatan dengan perayaan World Habitat Day (Hari Habitat Dunia/HHD) tahun 2018, yang jatuh setiap Hari Senin di minggu pertama Bulan Oktober.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya M. Fikser mengatakan Wali Kota Risma akan menerima penghargaan itu pada Senin, 1 Oktober 2018 di Markas UN Habitat yang terletak di Kota Nairobi, Kenya. Hari itu, bertepatan dengan perayaan World Habitat Day 2018 yang mengambil tema Municipal Solid Waste Management (Pengelolaan Sampah Perkotaan).
"Scroll of Honour Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh UN Habitat kepada negara, kota, organisasi maupun individu yang dianggap berjasa dan memiliki kontribusi dalam mewujudkan kota yang humanis dan berkelanjutan," kata Fikser di ruang kerjanya, Jumat (28/9/2018).
Menurut Fikser, sesuai dengan tema tahun ini, pengelolaan sampah perkotaan di Kota Surabaya dinilai telah mampu menjadi pelopor sekaligus barometer perubahan, terutama bagaimana pengelolaan sampah perkotaan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.
Salah satunya adalah program Surabaya Green and Clean yang telah dimulai sejak tahun 2005 hingga saat ini. Program yang telah berjalan selama 13 tahun tanpa terputus itu merupakan salah satu unsur yang mendapat perhatian, hingga akhirnya Kota Surabaya dianggap mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik.
"Sebenarnya, konsep dasar program Surabaya Green and Clean ini sangat sederhana, yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing. Pemilihan ini untuk mengajak masyarakat sadar bahwa sampah itu tidak hanya bagian dari tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab semua warga Kota Surabaya," kata dia.
Selain itu, Kota Surabaya juga memiliki program Merdeka Dari Sampah atau lebih dikenal dengan MDS yang telah dimulai pada tahun 2006. Sekilas program ini tampak serupa, namun jika dilihat lebih dekat lagi, ternyata tak sama.
"Dua program ini juga mampun menggandeng sektor swasta, sehingga persoalan pengelolaan sampah di Kota Surabaya merupakan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.
Tidak hanya dua program itu, Kota Surabaya juga telah memulai memanfaatkan sampah sebagai sumber energi listrik atau yang lebih dikenal dengan Waste to Energy di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Benowo dan saat ini telah mampu menghasilkan listrik sebesar 2 MW dari target 9 MW.
"Hal ini yang kemudian menginspirasi kebijakan nasional agar pengelolaan sampah dan mengubahnya menjadi energy listrik dapat dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia," tegasnya.
Bahkan, sejak tahun 2015, Kota Surabaya telah melakukan pengembangan eks TPA Keputih menjadi ruang public terbesar di wilayah Surabaya Timur. Pengembangan ini juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi lahan agar dapat kembali dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.
"Dalam pengembangan eks TPA Keputih ini, Pemkot Surabaya juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Fikser.
Sementara di lingkungan yang sama sebagai bagian dari pengembangan eks TPA Keputih, Pemkot Surabaya juga sedang mengembangkan Ruang Publik Kreatif eks Incinerator Keputih. "Nah, kalau yang ini mendapatkan dukungan dari UN Habitat dan United Cities and Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC). Yang mana Bu Wali juga menjadi Presiden UCLG periode 2018-2020," imbuhnya.
Fikser juga menambahkan, berdasarkan data yang didapatkan dari UN Habitat, Scroll of Honour Award ini diinisiasi sejak tahun 1989. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh, instansi, organisasi, pemerintah kota maupun individu dari seluruh dunia. "Sejak tahun 1989, penghargaan itu hanya diberikan kepada 5 tokoh atau instansi di Indonesia. Bu Wali ini merupakan yang ke-6," tegasnya.
Adapun lima tokoh atau instansi itu adalah Bank Tabungan Negara (BTN) yang diterima pada tahun 1994, Menteri Pekerjaan Umum Radinal Moocthar (Kutipan Khusus) pada tahun 1997, Prof. Johan Silas atas dedikasi penelitian, penanganan dan penyediaan rumah terjangkau untuk masyarakat miskin yang didapatkan pada tahun 2005.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas perbaikan permukiman kumuh dan penyediaan infrastruktur baru untuk menjadikan kota kosmo politan yang inklusif yang diterima pada tahun 2005, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin (Anumerta) atas penanganan gempa dan tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
"Prof Johan Silas itu adalah dosen Bu Wali saat di ITS dulu. Jadi, ceritanya ini guru dan murid sama-sama mendapatkan penghargaan tertinggi dari UN Habitat," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni