Komisi E Desak Pemprov Jatim Atasi Pasung di Pulau Madura

SURABAYA (Mediabidik) - Berdasarkan temuan anggota DPRD Jatim asal Dapil Madura terkait banyaknya masyarakat Madura yang terpasung khususnya di kabupaten Bangkalan mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPRD Jatim.

Hartoyo, SH Ketua Komisi E DPRD Jatim merasa prihatin mendengar, di satu kecamatan terdapat puluhan warga Bangkalan yang di pasung.

Padahal Gubernur Jawa Timur Soekarwo memerintahkan agar Jawa Timur harus bebas pasung.

" Kami (Komisi E-red) akan mengecek langsung apakah benar keberadaan puluhan warga Bangkalan di Madura terpasung, karena ini menjadi prioritas program gubernur bahwa Provinsi Jawa Timur masyarakatnya harus bebas dari pasung, " tegas Hartoyo saat di temui di ruang kerjanya, Senin (10/9).

Di tegaskan Hartoyo bahwa komisi akan mendorong dinas terkait utamanya Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim untuk segera turun kelapangan guna mendata dan mengambil alih masyarakat Bangkalan yang menjadi korban pasung.

" Jika memang terbentur soal anggaran supaya secepatnya dinas terkait tersebut mengusulkan kepada DPRD Jatim supaya ada penambahan anggaran pada pembahasan PAPBD tahun 2019," jelasnya.

Politisi Demokrat Jatim ini menegaskan bahwa dalam waktu dekat komisi E akan memanggil dinas terkait yakni Dinkes dan Dinsos Jatim untuk memberikan penjelasan mengenai kasus pasung yang terjadi di kabupaten Bangkalan pulau Madura. Dan jika memang terbentur anggaran, Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat siap menambah anggaran kedua dinas tersebut.

" Pokoknya jangan sampai karena kekurangan anggaran akhirnya masyarakat menjadi korban karena ini kewajiban pemerintah untuk mengatasi masyarakat yang menjadi korban pasung," pungkas mantan pengacara ini. (Rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog