Skip to main content

Komisi C Berharap Dirut Baru PT PWU Jatim Bisa Dongkrak PAD

SURABAYA (Mediabidik) - Perusahaan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) PT PWU Jatim di bawah komando baru Airlangga Satriya Agung mendapat reaksi positif dari kalangan DPRD Jatim, khususnya Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan.

Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim Hj. Sri Subianti, SE mengatakan, bahwa Dirut PT PWU yang baru ini diharapkan tidak lagi berpikir meminta tambahan modal dari APBD. Dan pihak dewan mengingatkan supaya Dirut PT PWU yang baru untuk memaksimalkan aset-aset milik PWU agar bisa menghasilkan sehingga "budaya" meminta tambahan modal kepada APBD Jatim bisa dihentikan. 

" Harapan saya bisa memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan sehingga tidak mengandalkan tambahan modal dari APBD lagi. Sebab selama ini kecuali Bank Jatim, BUMD-BUMD yang meminta tambahan modal kurang bagus progresnya terhadap tambahan PAD," ucap Sri Subianti, Rabu (12/9).

Politisi asal fraksi Partai Demokrat  DPRD Jatim ini berharap Airlangga Satriya Agung mampu menjalin dan memanfaatkan komunikasi politik yang baik dengan Komisi C untuk mengkonsultasikan perkembangan BUMD nya, seperti di daerah lainnya yang selalu melakukan kordinasi setiap tiga bulan sekali. 

"Saya berharap PT PWU ini tidak hanya menunggu dipanggil oleh dewan untuk berkordinasi dengan kami, tapi setiap tri wulan BUMD ini bisa melakukan konsultasi dan kordinasi dengan komisi C. Di beberapa daerah lain, BUMD nya itu setiap tiga bulan selalu meminta untuk bertemu dengan dewan, agar langkah yang diambil tidak salah," jelasnya.

Lebih lanjut Bu Anti (sapaan akrab Sri Subiati) dirinya menilai pengalaman Airlangga Satriya Agung menangani beberapa BUMD milik pemprov Jatim akan mampu mengubah PT PWU menjadi lebih baik dari kondisi saat ini. 

"Beliau kan punya pengalaman panjang menangani BUMD di Jatim, kami berharap banyak kepada dirut yang baru bisa memperbaiki SDM dan manajemen PWU agar mampu menambah PAD Jatim," pungkas  Bu Anti. (Rofik)

 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni