Skip to main content

Komisi B Himbau Pedagang Tahu Tempe Tak Handalkan Kedelai Impor

SURABAYA (Mediabidik) - Dampak melemahnya mata uang rupiah ke dolar bukan menjadi alasan utama bagi pedagang tahu tempe untuk mendapatkan bahan baku utamanya yakni kedelai. 

Suharti, S.Psi, MM Anggota komisi B Jatim mengatakan sudah saatnya para pedagang tahu tempe tidak lagi mengandalkan kedelai impor sebagai bahan bakunya sebab kedelai lokal aslinya bisa di handalkan. 

" Saatnya pemerintah menjadi swasembada kedelai sebab kedelai lokal kualitasnya tidak kalah baik dengan kedelai impor. Cuma tinggal kebiasaanya aja supaya tidak menggantungkan lagi kedelai impor, "ucap suharti saat di temui di ruang kerjanya, Senin (24/9).

Politisi perempuan asal Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengakui selain kualitas,  rasanya kedelai impor juga beda, tetapi kalau bahan baku kedelai impor mulai sulit di datangkan terus gimana apakah pedagang tahu tempe terus berharap adanya kedelai impor. 

" Artinya saatnya pedagang tahu tempe mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku kedelai impor tersebut, " jelasnya. 

Adapun alasanya, terang Suharti, petani kedelai seharusnya bisa menanam kedelai lokal dengan kualitas yang baik dan dalam jumlah yang besar. 

karena itu komisi B yang membidangi Perekonomian mendesak kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk memberikan sosialisasi kepada Petani kedelai yang di Jawa Timur supaya meningkatkan tanaman kedelai dengan baik supaya bisa menyaingi kedelai luar. 

" Saya menghimbau kepada pedagang tahu tempe supaya mengurangi kedelai impor sebagai bahan baku utamanya sebab kedelai lokal jika kita membiasakan maka rasa nya sama dengan kedelai impor," pungkas Suharti.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni