Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Golkar Jatim tidak ingin para caleg yang akan maju terseret persoalan hukum, terkait dana kampanye Pilleg 2019, DPD Partai Golkar Jatim mengumpulkan seluruh calon pengurus BAPPILU Partai Golkar seluruh Jatim di Hotel Mercure Surabaya. 

Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim , Sahat Tua Simanjuntak  mengatakan bahwa acara yang dikemas dalam RAPAT KOORDINASI BAPPILU Partai Golkar Jatim  Provinsi/Kabupaten/Kota & Bimbingan Teknis Sistem Dana Kampanye Pemilu 2019 DPD Partai Golkar Jatim, bertujuan memberikan pemahaman kepada para caleg agar tahu aturan apa saja yang terkait dengan penghimpunan dan pelaporan  dana kampanye para Caleg Golkar 2019.

"Pertemuan ini adalah kelanjutan dari instruksi DPP untuk  mensosialisasikan PKPU terbaru sehingga para caleg ini tahu bagaimana menata manajemen dana kampanye termasuk pertanggung jawaban," Ungkap Sahat disela sela acara, Rabu (19/9 ).

Politisi yang juga  ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini tidak mau  para caleg ini berusuran dengan persoalan hukum pasca pemilu legislatif

"Kita tidak hanya menyiapkan  bagaimana agar caleg ini bisa meraih suara sebanyak banyaknya, namun juga mengingatkan agar mereka berhati hati dalam mengelola dana kampanye," tegasnya.

Dalam sosialisasi ini dijelaskan seputar bagaimana membuka  rekening untuk mengumpulkan sumbangan dana kampanye,  sekaligus bagaimana  membuat pertanggungjawabannya. 

sementara itu Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi hadir sebagai narasumber  dalam acara tersebut, menjelaskan terkait aturan main kampanye dan atribut yang dan tidak boleh dilakukan. termasuk bab besaran harga barang yg bisa diberikan pada konstituen.

"Dalam aturan saat ini, PKPU memberi batasan hingga 60 ribu untuk barang yang diberikan kepada konstituen baik itu berupa sarung, kerudung, kaos, dll. Khusus 
untuk branding mobil , diperbolehkan asal itu mobil pribadi dan mobil partai namun hanya diperbolehkan mencantumkan logo partai saja," jelasnya.

KPU Jatim memang meminta peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019, baik Partai politik (Parpol), Calon legeslatif (DPD), tim kampanye Calon Presiden, dan Wakil Presiden di Jatim segera menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU paling lambat tanggal 23 September 2018. 

Jika ada peserta pemilu 2019 yang melampui batas waktu penyerahan dana kampanye, KPU memberikan sanksi. berupa pembatalan keikutsertaan dalam pemilu.( RoHa)

Post a Comment