Skip to main content

Dewan Nilai Penyegelan TRS, Menunjukkan Arogansi Pemkot Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Penyegelan tempat hiburan Taman Remaja Surabaya (TRS) oleh pemerintah kota (Pemkot) Surabaya pada minggu kemarin, mendapat kritikan keras dari anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey.

Dia (Awey-red) menilai tindakan tersebut menunjukkan arogansi pemkot Surabaya semata serta dapat menurunkan kredibilitas pemkot dimata investor. 

"Pemkot Surabaya tidak memberikan tontonan yang baik dan cenderung menciptakan iklim investasi dikota Surabaya yang tidak kondusif..yg dimulai dari pemkot sendiri. Ini akan menurunkan kredibilitas pemkot dimata investor," ucap Awey, Kamis (6/9/2018).

Politisi dari fraksi NasDem ini menambahkan, tidak elok mempertontonkan cara - cara seperti itu, siapapun tau duduk persoalannya tidak Semat-mata karena IMB, tenaga kerja, limbah B3 dan lainnya. 

"Siapa yang mau investasi di kota Surabaya dan apalagi bekerjasama dengan pemkot. Apabila dalam penyelesain sebuah perselisihan cenderung sepihak dan arogansi kekuasaan, " pungkasnya. 

Masih menurut Awey, Silahkan di Surabaya ada banyak bangunan  yang tidak ber IMB, maka banyak perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan disnaker dan banyak pabrik yang pengelolahan limbah B3 nya parah. 

"Ini kan lantaran semata mata ingin merubah komposisi skema kepemilikan saham saja, karena buntu tidak ada kesepakatan antara kedua pemegang saham tersebut. Toh diawal kerjasama PT Star terdiri dari Far East Orgabization 67.5 % dan Pemkot 32.5 %, juga diawali dari musyawarah mufakat sehingga berdirilah PT Star tersebut."papar Awey. (pan) 




Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni