Skip to main content

Dewan Jatim Himbau Bupati Bangkalan Terpilih Atasi Masalah Pasung

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota DPRD Jatim Mahud mengungkapkan, ada puluhan warga Bangkalan yang masih dipasung oleh keluarganya. Penderita gangguan jiwa itu masih belum mendapatkan penanganan secara layak. 

"Penanganan pasung pendataannya masih kurang fix, karena setelah saya cek lebih dari 50 penderita gangguan jiwa masih dipasung perkecamatan," kata Mahud pada, Senin (24/9/2018).

Dia mengatakan, di beberapa kecamatan seperti Galis, Kantor dan Kokop, puluhan warga penderita gangguan jiwa masuk dipasung. Dia berharap agar pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim berkoordinasi agar penderita gangguan jiwa yang dipasung bisa segera ditangani. 

"Hampir setiap kecamatan ada. Saya juga tidak begitu paham mengapa tidak tertangani dengan baik dan dibiayai Pemprov Jatim," katanya. 

Menurut Mahud, dari beberapa temuan di lapangan, perlakuan kepada warga penderita gangguan jiwa itu tidak manusiawi.

"Ada temuan di kecamatan Kokop misalnya, kalau mau ditinggal keluarganya rantai pasung itu didapatkan. Bahkan ada yang seharian tidak diberi makanan," katanya. 

Kader PDIP Jawa Timur itu berharap agar bupati Bangkalan yang baru segera melakukan pendataan ulang terhadap penderita gangguan jiwa yang masih dipasung. Dia juga mengkritik lemahnya koordinasi antara Pemprov Jatim dan pemkab Bangkalan dalam menangani penderita gangguan jiwa yang dipasang. Padahal, ada program bebas pasung yang sudah dicanangkan oleh Gubenrur Jawa Timur Soekarwo sejak beberapa waktu lalu. 

"Minta agar bupati memberikan data fix supaya enak kalau bisa dicover," tegasnya.(Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni