Skip to main content

Bersama Ratusan Banser Surabaya, Fandi Utomo Gelar Apel Renungan G30S/PKI

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 30 September atau lebih dikenal G30S/PKI. Calon walikota Surabaya Fandi Utomo bersama ratusan Banser Surabaya, menggelar apel perenungan G30S/PKI dan Hari Kesaktian Pancasila di Taman Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa, apel renungan yang dipimpin panglima besar Banser Surabaya berlangsung khidmad. 

Dalam kegiatan itu hadir pula Ketua PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf dan juga Caleg DPR RI Fandi Utomo, yang juga merupakan Dewan Penasehat Banser Surabaya. Serta sejumlah caleg DPRD kota maupun Jawa Timur dari PKB. 

Selain merenung, para banser juga menyerukan semangat persatuan dan juga gerakan membela Pancasila. Mereka juga melakukan refleksi atas jasa-jasa pejuang. "Kita Banser berupaya mengantasipasi gerakan sparatis di negara kesatuan Indonesia, lewat kesatuan NU," kata Panglima Banser Surabaya, HM Farid Afif. 

Dikatakan Afif, tekad Banser adalah melakukan penolakan pada kelompok yang menginginkan NKRI terpecah belah dan menjadi negara khilafah. "Jangan sampai khilafah merusak Pancasila," tegas Afif. 

Caleg DPRD Jatim ini mengatakan Banser Kota Surabaya juga siap mengerahkan 100 persen daya dan upaya untuk memenangkan Fandi Utomo menjadi Wali Kota Surabaya pada Pilwali 2020.  

"Banser melihat calon siapapun yang misinya sama dengan Banser, Hari ini Mas Fandi sudah menunjukkan hal itu. Bersama kami di gelaran apel Kesaktian pancasila ini, Mas Fandi menunjukkan bahwa dirinya tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang demi Pancasila," tambah pria yang juga Ketua Ansor Kota Surabaya itu.

Di sisi lain, Fandi Utomo selaku Dewan Penasehat Banser Surabaya mengatakan, hari ini adalah hari yang terus tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai sejarah yang kelam. "Ada gerakan yang ingin menceraiberaikan negara kesatuan Republik Indonesia," kata Politisi yang diusung sebagai walikota Surabaya ini.

Dikatakan Fandi Utomo yang kini menjadi kader PKB ini, ideologi Pancasila adalah konsesus nasional atau kesepakatan bersama yang pada tahun 1965 ingin diganti dengan ideoligi komunis. 

Menurut Fandi Utomo, Pancasila yang menjadi penolak adanya ideologi komunis sehingga besok pagi diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. "Saya juga mengajak agar kita bersama ikrar untuk terus setia pada Pancasila, ada NKRI dan juga untuk setia pada ahlussunnah wal jamaah. Meski ajaran Islam mengatakan kerajaan juga boleh,  bentuk republik juga boleh, bentuk kekhalifahan juga boleh, tapi khilafah sudah tertolak oleh Pancasila," pungkas caleg DPR RI ini.

Sebagai informasi, dukungan kepada Fandi Utomo untuk menjadi Wali Kota Surabaya sejauh ini telah datang dari banyak pihak. Beberapa diantaranya datang dari KH Ma'ruf Amin selaku Cawapres Jokowi dan juga Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa.

Dalam berbagai kesempatan, Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf juga memastikan bahwa partainya menargetkan untuk meraih 11 kursi di DPRD Kota Surabaya pada Pileg 2019 kali ini.

"Target itu demi memuluskan langkah untuk menjadikan Fandi Utomo menjadi Wali Kota Surabaya. Dengan 11 kursi, maka kita bisa mengajukan calon sendiri," kata mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni