Skip to main content

DPRD Jatim Soroti Anggaran Rp 63,17 M Untuk Penyertaan Modal Tiga BUMD

SURABAYA (Mediabidik) – Pemprov Jawa Timur kembali menggelontorkan penyertaan modal di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur dengan nilai cukup besar. Kebijakan ini pun jadi perhatian serius anggota DPRD Jawa Timur, karena jumlahnya sangat besar dan dilakukan di perubahan APBD Jatim 2018 yang kini sedang dibahas.

Melalui laporan pandangan umum fraksi-fraksi, masalah penyertaan modal di 3 BUMD ini disorot. Diantaranya adalah penyertaan di Perusahaan Daerah Air Bersih dengan nilai Rp 55 miliar. Kemudian PT Jamkrida sebesar RP 5 miliar dan PT ASuransi Bangun Askrida Rp 3,17 miliar. Total keseluruhan penyertaan modal P-APBD Jatim 2018 adalah Rp 63,17 miliar.

Anggota Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jatim, Gatot Sutantra penyertaan modal di tiga BUMD itu diusulkan dalam pada kelompok pengeluaran pembiayaan daerah. Terkait dengan kebijakan pembiayaan tersebut, harus sebanding dengan peningkatan kinerja dan profesionalitasnya. Sehingga bisa menjadi perusahaan yang berkontribusi terhadap pembiayaan daerah. 

"Penyertaan modalnya kan sudah cukup besar, jangan sampai hanya jadi beban pemerintah daerah, tapi harus bisa berkontribusi nyata dalam lewat PAD," jelas Gatot Tantra, Senin ( 27/8).

Senada, Sholeh Hayat, Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim juga mempertanyaakan sejauh mana sumbangsih BUMD-BUMD di Jawa Timur dalam berkontribusi meningkatkan PAD Jawa Timur. Baik itu melalui peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun kebijakan penambahan modal dan sebagainya. 

Hal Ini menurut Sholeh Hayat, perlu dijelaskan, karena beberapa tahun terakhir ini banyak perda dan paket kebijakan yang diterbitkan untuk penambahan modal maupun penguatan kelembagaan BUMD Jatim. "Karena faktanya sejauh ini hasilnya belum terlalu signifikan bagi penambahan PAD," jelas Sholeh Hayat.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mendukung permintaan DPRD Jatim agar penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD harus dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas BUMD. Sehingga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan tidak membenani pemerintah daerah. 

"Memang penambahan penyertaan modal kepada BUMD telah dilakukan analisa investasi dan rencana bisnis perusahaan yang menjadi dasar usulan awal," kata Soekarwo.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini memaparkan penyertaan modal pada PD Air Bersih Rp 55 miliar digunakan untuk mendukung operasionalisasi fasilitas air minum umbulan setelah kontruksi selesai. Antara lain untuk infrastruktur dan lembaga unit SPAM Umbulan, penyiapan jaringan distribusi, reservoir pompa, rumah panel, genser dan lain sebagainya. 

"Karena fasilitas air minum umbulan akan mulai beroperasi akhir tahun 2018, sehingga untuk mendapatkan potensi pendapatan dari penjualan air bersih, maka pembangunan infrastruktur menjadi prioritas," papar Pakde Karwo. 

Begitu juga untuk penyertaan pada PT Jamkrida Rp 5 milair digunakan untuk peningkatan ekuitas perusahaan sebagai upaya meningkatkan nilai jaminan kredit. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni