Skip to main content

Samakan Persepsi, Khofifah Temui Pimpinan DPRD Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Guna menyamakan persepsi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih 2018. Dra Khofifah Indar Parawansa bersilahturahmi dan mendatangi kantor DPRD Jatim. 

Kedatangan Gubernur terpilih 2018 Khofifah ini langsung disambut ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, dan Wakil Ketua DPRD Jatim, Soernarjo. serta Pimpinan Fraksi dan Ketua Komisi A,B,C,D, dan E. Jumat (27/7/2018) di ruang pimpinan DPRD Jatim.

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar ditemui usai pertemuan dengan Khofifah, mengatakan hari ini merupakan pertemuan resmi yang pertama antara DPRD Jatim - Gubernur Terpilih 2018, setelah penetapan KPU Jatim terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 Khofifah - Emil pada, selasa (24/7) beberapa waktu lalu. 

"Pertemuan ini bagus, karena dilakukan untuk menyamakan persepsi antara DPRD Jatim dan Gubernur Jatim terpilih 2018 untuk membangun Jatim lebih baik dan bagus pada 2019 mendatang," ujarnya.

Abdul Halim Iskandar politisi asal fraksi PKB ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut gubernur terpilih menyampaikan program kerjanya seperti kemiskinan, dan disparitas di Jatim yang kemudian dimasukan pada APBD 2019 mendatang, tanpa melanggar aturan perundang - undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, selain itu dalam pertemuan tersebut juga dibahas masalah hasil penetapan Gubernur - Wakil Gubernur terpilih yang dilakukan oleh KPU Jatim. Dimana dalam aturan perundang - undangan pemilu bahwa setelah ditetapkan oleh KPU Jatim, Maka DPRD Jatim wajib mengumumkan hasilnya penetepan Gubernur - Wakil Gubernur Jatim 2018 oleh KPU di dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan batas waktu 5 hari setelah penetapan. 

"Maka itu, Pengumuman Gubernur - Wakil Gubernur Jatim terpilih akan dibacakan dalam rapat paripurna pada, Jumat (27/7) siang ini,"ujarnya.

Dalam pantauan di lapangan setelah berkunjung di ruang pimpinan DPRD Jatim, Gubernur Jatim terpilih Khofifah berkunjung ke ruang Fraksi Golkar DPRD Jatim.  Bersama Sahat Tua, Kodrat Sunyoto, Freddy Poernomo, Pranaya Yudha dan anggota fraksi Golkar yang lain Khofifah dan tim navigasi membahas banyak hal terkait pembangunan Jatim kedepannya.

"Kami dari Fraksi Golkar punya komitmen, siapapun hasil nya yang terpilih dalam Pileg 2019 nanti, pondasi yang kami bangun untuk mengawal ibu Khofifah tidak akan padam," kata Sahat Ketua Fraksi Golkar Jatim.

Sementara itu Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa sendiri berterimakasih sambutan yang dilakukan Pimpinan DPRD Jatim, Fraksi dan Komisi di DPRD Jatim. Bahkan pihaknya menyampaikan terima kasih atas komitmen yang diberikan fraksi Golkar Jatim.

Menurut Khofifah untuk membangun Jawa Timur, harus ada komunikasi intensif baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. "Kita harus membangun strong partnership, saling mengingatkan untuk sama-sama memenuhi komitmen kita terhadap layanan pemerintahan yang baik," kata Khofifah.

Khofifah menyampaikan, bahwa hasil program yang dibahas dalam pertemuan DPRD Jatim yaitu, masalah kemiskinan di Jatim. Untuk masalah kemiskinan ini pihaknya tetap akan melanjutkan program dari Gubernur Jatim Soekarwo, yaitu tentang Jalin Matra. "Untuk program kemiskinan jalin matra ini pihaknya akan mensikronkan dengan program PKH, agar penanganan kemiskinan di Jatim tepat sasaran," ujarnya. 

Setelah bertemu dengan DPRD Jatim, Gubernur Jatim terpilih Khofifah akan bertemu Gubernur Jatim Soekarwo. " Insya Allah dalam waktu dekat bertemu dengan pak Soekarwo Gubernur Jatim untuk mensikronkan program Nawa bakti dengan OPD di Jatim,"ujarnya. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni