Skip to main content

PII Minta Pengelola Tumpang Pitu Berdayakan Masyarakat Sekitar

SURABAYA (Mediabidik) - Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur berharap agar pengelola tambang bukit Tumpang Pitu kabupaten Banyuwangi dikelola dengan maksimal supaya bisa meningkatkan ekonomi di Jawa Timur. Masyarakat sekitar harus diberdayakan, agar bisa ikut menikmati hasil tambang yang eksploitasi sejak tahun 2017 itu. 

"Segala aktivitas pertambangan perlu adanya keuntungan kepada masyarakat sekitar Kabupaten tersebut dan Provinsi Jawa Timur," kata Sekretaris PW PII Jawa Timur.

Ir. Andira Reoputra, Dipl, MAURP dalam diskusi berjudul "Tumpang Pitu Potensi atau Polemik bagi Masyarakat" di Surabaya pada Sabtu (14/7).

Dia mendesak agar Pemprov Jawa Timur pro aktif melakukan kajian mendalam agar pengoperasian  tambang, khususnya Tumpang Pitu di kabupaten Banyuwangi tidak menimbulkan polemik. Masyarakat sekitar harus mendapatkan imbalan, berupa pemberdayaan ekonomi dan menikmati pembangunan infrastruktur agar tidak terkesan tidak dieksplotasi. 

"Arahan kami agar instansi provinsi yang berwenang mulai dinas ESDM, Bappeda dan perizinan selalu mengawal selama proses produksi," tegasnya. 

Menurut dia, salah satu langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah membentuk BUMD yang Bergerak di bidang tambang. Untuk mengawal proses pembagian saham agar nantinya bisa menguntungkan Pemerintah Daerah dan Pemprov Jatim. 

"Memang harus ada BUMD yang khusus bergerak di bidang tambang. Selama ini Pemprov Jatim tidak punya instansi tersebut. Khusus untuk PJU kan hanya bergerak di bidang Migas," katanya. 

Andira menduga, salah satu sumber terjadinya konflik tambang adalah karena tidak hadirnya pemerintah mengawal proses produksi. Sehingga, masyarakat merasa terabaikan, sehingga merasa tidak puas. 

"Terjadinya gejolak disana karena tidak dikawal pemerintah setempat 
ESDM, provinsi Jawa Timur," pungkasnya.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni