Skip to main content

KPU Jatim Butuh Tambahan 2 Komisioner

SURABAYA (Mediabidik) - KPU Jatim mencari 2 orang untuk duduk sebagai komisioner tambahan. Dua komisioner tambahan ini sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa untuk wilayah dengan jumlah penduduk diatas 10 juta maka KPU nya ditambah menjadi 7 orang. 

Anggota Timsel rekrutmen komisioner KPU Dr Abdul Chalik mengatakan Timsel yang dibentuk oleh KPU RI ini akan bekerja hingga 16 Agustus 2018, dan menentukan 4 nama Calon Komisioner KPU Jatim.

"Tentu kami akan memberi kesempatan mereka yang ingin menjadi anggota komisioner KPU. Namun mereka yang tidak sekedar hanya mencari pekerjaan, tapi harus punya kapasitas kapabilitas, integritas. Jadi harus punya kemampuan, kemampuan dan integritas untuk bangsa," ungkap Dosen UINSA ini, dikantor KPU Jatim, Kamis (12/7).

Pendaftaran akan dibuka hingga 18 Juli mendatang. Para kandidat ini harus lolos tes administrasi, akademik , kesehatan, dan tes wawancara "Tanggal 1 Agustus kami serahkan 4 nama kepada  KPU RI,  yang selanjutnya akan KPU RI akan tentukan 2 nama yang dinilai layak menjadi anggota KPU Jatim tambahan," lanjutnya. 

Berdasarkan lama tugas Komisioner KPU Jatim yang akan bertugas sampai Februari 2019, maka kedua komisioner tambahan ini hanya bekerja 6 bulan saja,"Mereka menyesuaikan dengan kerja anggota yang lama, yaitu hanya sampai 6 bulan saja," tegasnya.

Dengan tugas tugas yang cukup berat mengingat saat ini adalah tahun politik, yaitu Pilleg dan pilpres maka Timsel mengaku sangat mengutamakan mereka yang punya pengalaman soal kinerja KPU.

"Kita berharap yang paham tentang hal hal  ke KPU an bisa mendaftar agar dua orang yang nanti terpilih bisa langsung bekerja dengan anggota lainnya. Misalnya para anggota KPU dan Bawaslu kabupaten kota dipersilahkan untuk ikut mendaftar," pungkasnya.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni