Komisi D Jatim Berharap Tol Fungsional tak Alami Kemacetan Lagi

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi D DPRD Jatim berharap pembangunan jalan tol fungsional yang di bangun pemerintah pusat dan sudah beroperasi saat musim lebaran kemarin tidak ada kemacetan lagi.

Anggota Komisi D Jatim Salahudin mengatakan dirinya menyambut baik adanya Tol operasional yang sudah di buka kemarin, namun dirinya juga menyayangkan tol yang begitu lebar dan panjang masih terjadi kemacetan. Hal ini terjadi karena dinas perhubungan masih kurang tanggap dalam mengatur arus lalu lintas yang membludak ketika musim lebaran idul fitri kemarin.

"Seperti kemacetan yang terjadi di tol antara Mantingan - Kertosono, disana terlihat kendaraan padat merayap sehingga pengendara harus sabar menunggu lancarnya arus kendaraan, " terang Sallahudin saat di temui di ruang kerjanya, Jum,at (29/6).

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim ini juga mengakui timbulnya kemacetan tol - tol opersional ini akibat belum selesainya pembangunan tol tersebut dan masih ada alat berat berada di area tol, ini salah satu penyebab macetnya arus lalu lintas. Pria bertubuh tinggi dan besar ini juga menghimbau kepada pemerintah supaya semua tol operasional yang ada di jawa timur khususnya di wilayah Dapil Vlll (Jombang, Mojokerto, Madiun, Ngawi) tidak akan mengalami kemacetan lagi.

" Saya akui memang adanya tol operasional yang sudah berfungsi sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian warga yang berada diarea tol operasinal tersebut," terangnya.

Seperti warga Kertosono, Mojokerto, Madiun dan sekitarnya sekarang perekonomiannya mulai terdongkrak dan di harapkan ketika tol fungsional sudah menjadi tol operasional, "Semua masyarakat Jawa Timur bisa merasakan dari dampak adanya pembangunan tol panjang ini, " pungkas Salahuddin. (Rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog