Ironis, Di Surabaya Masih Ditemukan Warga Terkena Gizi Buruk

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Surabaya mencapai Rp 9,118 triliun, ternyata masih ada masyarakat Surabaya yang mengalami gizi buruk. Hal ini tentunya sangat ironis melihat Surabaya adalah kota Metropolitan kedua serta menyandang predikat kota layak anak (KLA).

Hal ini diketahui setelah anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Reni Astuti melakukan sidak di rumah warga yang terkena gizi buruk di kawasan Kedung Baruk No 67 Surabaya.

Reni mengungkapkan, sebelumnya memang ia mendapat laporan dan melihat di media sosial, bahwa ada warga Surabaya yang terkena gizi buruk. Untuk memastikan hal tersebut politisi asal fraksi PKS itu langsung melakukan cek kebeneran.

"Ternyata hal itu benar (mengalami gizi buruk), memang ada warga ber KTP Surabaya terkena gizi buruk, namanya Adi anak laki-laki berumur 10 tahun," ungkapnya.

Reni mengatakan, berdasarkan keterangan yang di berikan oleh orang tua korban, anak tersebut sempat menjalankan sekolah sampai kelas 1 SD hingga akhirnya teraudentifikasi terkena penyakit.

"Kata pak Eko (orang tua korban) setelah di bawa ke rumah sakit Soewandi anaknya di diagnosa dokter terkena penyakit lupus tapi ternyata bukan, ternyata dia terkena ginjal," bebernya.

Politisi selama dua periode di DPRD Surabaya ini menambahkan, anak tersebut untuk saat ini harus melakukan perawatan intensif seminggu tiga kali di RS Dr. Soetomo.

"Intinya saya berharap ini kan warga Surabaya pelayanan kesehatanya harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah kota Surabaya," pungkasnya. (pan).

Teks foto : Anggota Komisi D Surabaya Reni Astuti saat mendatangi rumah warga yang terkena gizi buruk di jalan Kedung Baruk 76

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog