Skip to main content

IKBPS Klarifikasi Perihal Bentrok Mahasiswa Papua

SURABAYA (Mediabidik) - Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) menegaskan bahwa isu-isu meresahkan yang merebak di media sosial terkait bentrok antara pihak keamanan dan mahasiswa papua di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan adalah tidak benar.

Terlebih lagi, terkait informasi adanya diskriminasi baik secara rasial maupun seksual, Piter selaku Ketua IKBPS menyatakan bahwa info yang menyebar itu merupakan informasi palsu yang justru memperkeruh suasana.

"Menyatakan bahwa warga dan mahasiswa Papua tidak pernah mengalami ada diskriminasi, termasuk diskrimanasi sosial. Baik selama di Surabaya maupun saat kejadian di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan no 10 pada tanggal 6 Juli lalu," kata Piter ketika melakukan konferensi pers di Kantor Kecamatan Tambaksari, Kamis (12/7/2018).

Menurut Piter, kegiatan yang berlangsung pada tanggak 6 Juli lalu merupakan kegiatan pendataan penduduk non permanen. "Sudah sesuai Permendagri 14/2015. Tidak ada pelanggaran HAM ataupun yang lain pada kejadian ini," jelasnya.

"Kalaupun ada teriakan yang menyerukan adanya perbuatan rasis dari pihak keamanan, setelah kami klarifikasi itu bukanlah dari adik-adik mahasiswa Papua. Melainkan saudari Anindya Shabrina yang bukan merupakan mahasiswa Papua," tegas Piter.

Lebih lanjut, terkait ulah Anindya yang dianggap meresahkan itu, IKBPS menegaskan bahwa langkah hukum akan diambil untuk segera menyelesaikan masalah itu. Tadi pagi pun kami sudah memasukkan laporan ke pihak kepolisian.

"Kami juga akan segera mengagendakan untuk bertemu dengan LBH Surabaya dan Kontras untuk mengurai masalah itu dan menjelaskan bahwa apa yang sesungguhnya terjadi itu tidak seperti yang menjadi viral,"ucapnya. 

Lanjut mantan Lurah Mulyorejo, kami warga Papua di Surabaya menegaskan bahwa sikap kami adalah NKRI Harga Mati! Saya sendiri 20 tahun tinggal dan bekerja di Surabaya, "Selama ini saya merasa nyaman. Kami tidak ingin isu-isu tidak benar yang meresahkan ini justru memperkeruh suasana," pungkas Piter.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni