Skip to main content

Hasil Akhir Rekapitulasi KPU Surabaya, Khofifah-Emil Ungguli Gus Ipul-Puti

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun membutuhkan waktu lama serta diwarnai hujan interupsi dari saksi pasangan calon no urut 2, Sukadar, akhirnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilgub Jatim 2018 untuk tingkat kota Surabaya selesai pada hari Jumat (6/7/2018) dini hari.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan, pasangan Khofifah-Emil Dardak memperoleh total suara sebanyak 579.246. Sementara, pasangan Gus Ipul-Puti hanya mengantongi 560.848 suara saja. Artinya, Khofifah-Emil ungguli suara dari Gus Ipul-Puti.

Total suara yang masuk, baik yang sah maupun tidak sah, untuk Kota Surabaya sebanyak 1.166.484 suara. Dari jumlah itu, sebanyak 1.140.094 suara dinyatakan sah sedangkan 26.390 lainnya tidak sah.

Komisioner KPU kota Surabaya Divisi Teknis Nurul Amalia mengatakan, setelah perhitungan rekapitulasi tingkat kota selesai di lakukan, surat suara akan langsung disetorkan  di tingkat KPU provinsi. "Rencananya tanggal 7/7/2018 akan di lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi," katanya.

Namun meskipun KPU Kota Surabaya telah menutup Rapat Pleno, namun masih ada interupsi dari Sukadar. Pasalnya, saksi Paslon nomor urut 2 itu, tetap menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi yang dilakukan. Menurutnya dikarenakan ada beberapa cacat administrasi yang terjadi selama proses pemungutan suara hingga rapat pleno rekapitulasi di tingkat kota.

"Perintah PKPU no 8, pasal 25 huruf C 3 perintahnya adalah setiap masyarakat yang hadir harus membubuhkan tanda tangan. Tapi, temuan yang kita dapatkan ada satu TPS yang tidak ada sama sekali temuan petugas KPPS yang tanda tangan. Ada tanda tangan yang sama juga. Ini yang membuat kami tidak mau tanda tangan. Jadi, kami menolak hasil rekapitulasi ini dan akan mngajukan keberatan," kata Sukadar seusai rapat pleno.

Hal ini secara otomatis menjadi PR tersendiri untuk dibahas pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilgub Jatim 2018 untuk Tingkat Provinsi oleh KPU Jawa Timur nanti.

Sebagai informasi, sejak awal rapat pleno yang berlangsung mulai sekitar pukul 10.00 - 01.30 WIB itu, Sukadar memang melakukan banyak manuver. Mulai dari hujan interupsi untuk pemaparan perhitungan suara dari para PPK, hingga meminta agar kotak suara dari TPS 6 dan 7 serta 40 Kecamatan Tambaksari dibuka karena adanya perbedaan jumlah data pemilih dengan surat suara yang masuk. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni