Hanura Optimis Targetkan 14 Kursi di DPRD Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - DPD Partai Hanura Jawa Timur menargetkan perolehan 14 kursi di DPRD Jawa Timur dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Partai pimpinan Oesman Sapta Odang itu akan mengerahkan semua kadernya untuk merebut simpati masyarakat agar bisa meraih suara maksimal.

"Kita target satu Dapil satu kursi. Kita akan kerahkan upaya maksimal dengan menurunkan semua kader ke masyarakat," kata Ketua DPD Hanura Jawa Timur Kelana Aprilianto di kantor KPU Jawa Timur pada Selasa (17/7).

Dari pantauan, pengurus DPD Hanura Jawa Timur terlihat mendatangi kantor KPU Jatim pada pukul 20.00 WIB. Mereka mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang akan diturunkan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Selain Kelana, beberapa pengurus DPD Hanura Jatim juga ikut mendatangi kantor KPU Jatim. "Insya Allah berkas kami sudah lengkap," tambahnya.

Kelana mengatakan, infrastruktur partai sudah siap untuk bertarung di Pileg 2019. Bahkan, secara khusus, elit di DPD Hanura Jatim juga turun ke seluruh wilayah untuk merebut basis massa di grass root. Dia menyadari, Hanura harus kerja keras akan suaranya bisa meningkat di Pileg mendatang.

"Tiga tahun terakhir ini bagaikan kita melakukan penguatan struktural sudah kita bangun dan saya sudah keliling Jawa Timur. Insya Allah saya yakin bisa tercapai satu dapil satu," katanya lagi.

Sementara itu, terkait kuota 30 persen perempuan, Kelana mengakui kalau partainya sudah memenuhinya.

"Kuota sudah bisa terpenuhi diatas 30 persen vote getter ada. Artis ada, kader dari partai lain ada. Kader kita juga ada yang menyeberang. Saya kira itu hal yang wajar," katanya.(RoHa)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog