Skip to main content

Golkar Daftarkan Calegnya ke KPU Jatim Pada Hari Terahkir

SURABAYA (Mediabidik)  - DPD Golkar Jawa Timur mendaftarkan calon legislatif (Caleg) DPRD Jawa Timur ke KPU Jatim pada Selasa pagi (17/7/2018). Partai berlambang pohon beringin itu memilih mendaftar pada hari terakhir karena harus menunggu kelengkapan berkas para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). 

"Untuk menghindari kekurangan dan memaksimalkan potensi yang ada maka kita memilih mendaftar pada hari terakhir," kata Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Sahat mengatakan, dalam pendaftaran ke KPU Jawa Timur, Golkar sudah melengkapi kuota Caleg perempuan sebesar 30 persen di semua Daerah Pemilihan (Dapil). Bahkan, di beberapa wilayah, jumlah Caleg perempuan melebihi kuota yang ditetapkan. 

"Caleg Partai Golkar dari dapil 1 sampai 14 persen kita sudah mencapai 42,5 persen. Bahkan di setiap dapil lebih dari 30 persen. Ada satu dapil sampai 66 persen yaitu Kediri," terang ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Sahat menambahkan, dari jumlah caleg perempuan itu, sebagain berasal dari kader muslimat. Menurut dia, masuknya kader muslimat itu merupakan bagaian dari komitmen partainya, ketika mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

"Ada unsur Muslimat juga. Itu merupakan bagaian dari komitmen itu," jelasnya. 

Sahat juga optimis bahwa kemenangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim bisa menimbulkan kenaikan elektoral bagi Golkar di Pemilihan Legislatif 2019.

"Kita terima kasih kalau bu Khofifah nanti memberikan efek positif bagi Partai. Istilahnya Khofifah Effect ya," pungkasnya.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni