Skip to main content

Ditjen Perjamsos Kemensos RI Apresiasi Pendamping PKH di Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat mengapresiasi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Apresiasi disampaikan karena para pendamping PKH khususnya di Jatim sudah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

"Program PKH ini telah dirilis oleh BPS bahwa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1.2 juta jiwa per tahun 2017 lalu. Sehingga di tahun 2018 ini ada penambahan ribuan KPM lagi," ucap Harry saat menghadiri Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana PKH tahun 2018 di Hotel Mercure Surabaya, Selasa (03/07).

Lanjut dia, program keluarga harapan tersebut juga mendapat kepercayaan dari Presiden RI Joko Widodo, agar terus ditingkatkan.

"Bahkan index bansosnya akan dinaikkan dua kali lipat, karena terbukti secara efektif PKH mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," katanya menegaskan.

Harry juga menyebut, bahwa Kemensos tidak berarti apa-apa tanpa peran pendamping PKH di lapangan. Oleh karena itu, peran pendamping di lapangan diharapkan terus meningkat melalui bimbingan materi maupun pelatihan, sehingga mampu memberikan motivasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa keluar dari PKH.

"Saya mengapresiasi kepada pendamping yang sudah mampu memberi motivasi kepada peserta PKH, sehingga banyak ibu-ibu di Jawa Timur ini keluar dari kepesertaan karena sudah mandiri. Luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para pendamping lainnya agar mampu memotivasi KPM dampingannya," ujarnya.

Namun sayang, Harry tidak menyebutkan berapa angka ibu-ibu di Jatim yang keluar dari kepesertaan PKH. "Yang jelas hampir merata dari kota maupun kabupaten yang dilaporkan graduasi mandiri (keluar dari kepesertaan PKH karena sudah mandiri, red) oleh pendamping," ungkapnya.

Kepala Dinsos Jatim Suksesi menambahkan, bantuan sosial yang juga ditangani oleh pendamping PKH di wilayahnya masih ada beberapa permasalahan, khususnya bansos Rastra yang dialihkan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Permasalahannya di antaranya masih adanya KPM yang belum semuanya menerima buku tabungan, dan saldo rekening 0. Namun terlepas dari itu, saya sangat bangga kepada pendamping PKH di Jatim ini," katanya.

Sukesi juga menyebut bimbingan pemantapan SDM PKH 2018 di Surabaya itu merupakan langkah strategis bagi para pendamping PKH baru untuk meningkatkan kemampuan pendampingan di lapangan.

"Keberhasilan KPM graduasi atau keluar dari kepesertaan merupakan keberhasilan pendamping juga. Saya berharap ibu-ibu yang graduasi mandiri di Jatim ini mampu memberikan inspirasi kepada ibu-ibu yang lain, juga kepada pendamping agar bisa memotivasi sehingga dapat merubah taraf hidup dan keluar dari kepesertaan PKH," ucapnya menambahkan. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni