Skip to main content

Dishub Surabaya Mulai Uji Coba Dua Unit Bus Tingkat

SURABAYA (Mediabidik) - Uji coba rute bus tingkat (Double Deck) oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Minggu (29/7/2018) malam. Hal itu dilakukan setelah dua unit bus tingkat itu diserahkan oleh Bank Mayapada pada Kamis, (12/7/2018), rencananya dua unit bus tersebut akan dikhususkan mengangkut mahasiswa yang berada di wilayah timur dan barat. 

Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahjudrajat mengatakan uji coba yang dilakukan pertama kalinya itu berangkat dari kampus Unesa ke ITS dengan jarak tempuh kurang lebih 40 kilometer. Pada saat uji coba itu, bus berwarna kuning kunyit itu PP, dan memakan waktu sampai 3 jam. "Karena terlalu jauh dan agak lama, maka kami masih akan evaluasi sesuai dengan kebutuhan," kata Irvan ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/7/2018).

Menurut irvan, bus tingkat ini akan beroperasi secara umum. Namun, rute bus dan sasaran penumpangnya akan lebih dikhusukan bagi mahasiswa yang berada di wilayah timur dan barat yakni Kampus C Unair, ITS dan UNESA Lidah Kulon. Makanya, saat ini jalurnya terus dikaji dan dikonekkan ke tiga kampus itu.

Irvan juga menjelaskan bahwa selama uji coba kemarin malam, ditemukan beberapa kendala, diantaranya masih banyak ranting-ranting pohon rendah dan ada pula kabel yang juga menghambat bus tingkat itu. "Selain itu, ada pula sejumlah halte yang masih jadi lokasi parkir liar. Jadi, semua permasalahan ini harus segera diatasi dulu sebelum akhirnya dioperasikan secara resmi," tegasnya.

Oleh karena itu, Dishub Surabaya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) untuk mengatasi masalah ranting-ranting pohon dan kabel yang masih menghambat rute bus tingkat. "Saya langsung minta bantuan DKRTH untuk mengatasi masalah ranting dan kabel itu," ujarnya.

Sedangkan untuk persoalan halte yang masih menjadi langganan parkir liar, Dishub akan melakukan tindakan dan penindakan langsung di sejumlah halte. Bahkan, Dishub Surabaya juga berencana untuk memasang rambu larangan berhenti di setiap halte bus di Surabaya. Sebab, apabila halte bus itu dijadikan tempat parkir liar, maka akan menimbulkan kemacetan.

"Jadi, nanti kalau sudah ada rambu larangan berhenti tapi tetap saja berhenti bahkan parkir, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan," tegasnya.

Irvan menambahkan, bus tingkat itu direncanakan bisa beroperasi secara resmi pada Bulan Agustus mendatang. Makanya, rute detailnya hingga saat ini terus dimatangkan sebelum akhirnya dioperasikan.

 

Untuk menaiki bus ini, maka setiap penumpang tidak akan dikenakan biaya karena bus tingkat ini masih berplat merah. Sebagai kontribusinya, maka para penumpang cukup membayar dengan sampah plastik sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat dalam mengurangi bahaya polusi sampah plastik di Surabaya. "Sistemnya tidak jauh berbeda dengan Bus Suroboyo," papar Irvan.

Selain dua bus hibah dari Bank Mayapada itu, Dishub juga berencana menambah jumlah armada bus di Kota Surabaya. Penambahan unit bus itu sebanyak 14 bus hingga Bulan Desember mendatang. "14 bus itu masing-masing 10 bus low deck (Suroboyo Bus) dan 4 bus sekolah. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan dan kemacetan di Kota Surabaya," pungkasnya. (pan)

 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni