Skip to main content

Risma Sumpah 250 PNS Pemkot Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memotivasi 250 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Surabaya, agar memberikan pelayanan dan kinerja yang terbaik bagi masyarakat. Sebab, bekerja sebagai PNS merupakan kesempatan untuk mengabdi serta melayani masyarakat.

 

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Risma dalam acara pengambilan sumpah dan janji kepada 250 orang yang sudah menjadi PNS namun belum disumpah (K2) tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

 

"Ayo jalani sumpah itu dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang tulus, ikhlas bagi masyarakat. Untuk guru berikan pendidikan yang baik, sama halnya juga dengan perawat di puskesmas berikan pelayanan kesehatan yang baik pula," ucapnya di Graha Sawunggaling, lantai 6 pada, Senin (25/6/2018).

 

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga mengajak kepada para PNS untuk terus mengingat sumpah jabatan yang diucapkan sehingga bisa amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya."Kesempatan ini diambil dan diberikan kepada orang lain bukan dengan uang tetapi dengan tangan, kaki, mulut, mata serta doa kita," sambungnya.

 

Wali Kota Risma juga mengingatkan para PNS yang sudah diambil sumpahnya untuk secara bersama-sama mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungannya masing-masing dengan cara melaksanakan tugas dan pelayanan secara baik serta menjaga negara kesatuan dan persatuan.

"Saya berharap PNS utamanya guru dapat mengajarkan toleransi antar sesama dan rasa saling menghormati kepada anak-anak dan masyarakat," pesan wali kota yang telah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan dan pengakuan dari dunia internasional.

Kalaupun ada, PNS yang melakukan paham radikalisme, Wali Kota Risma tidak segan untuk memberikan sanksi. "Pasti ada sanksinya karena disumpahnya sudah jelas," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi menambahkan, PNS yang diambil sumpahnya ini merupakan CPNS formasi 2014 dan 2015 dengan rincian, tenaga fungsional tertentu sebanyak 135 orang dan tenaga fungsi umum sebanyak 115 orang. "Paling banyak guru dan tenaga kesehatan. Sisanya, tenaga teknis kelurahan dan kecamatan," jelas Mia.

Dirinya juga menuturkan, PNS K2 yang sudah disumpah telah melewati serangkaian tes dan sudah dinyatakan lulus. Sedangkan sisanya sekitar 1.018 belum dinyatakan lulus tes PNS K2. "Dari dua ribu kini tersisa 1.018 orang yang dinyatakan tidak lulus tes PNS K2 dengan berbagai macam alasan," urainya.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni