Skip to main content

Hasil Sidak DPRD Jatim, Temukan Banyak Bus Gunakan Ban Vulkanisiran

SIDOARJO (Mediabidik) - Meski sudah dilarang menggunakan ban vulkanisiran, beberapa bus dari berbagai Perusahaan Otobus (PO) masih nekat menggunakan ban vulkanisiran. Hal tersebut diketahui ketika Komisi D DPRD Jatim melakukan sidak ke Terminal Bungurasih Sidoarjo.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto mengatakan, dari hasil sidak persiapan pihak Terminal Bungurasih sudah cukup maksimal. Baik pos penjagaan hingga pos kesehatan.

"Dari persiapan sudah oke. Pos keamanan, pos kesehatan, dan pelayanan terhadap calon penumpang juga sudah bagus," ujar Hamy, didampingi Wakil ketua Komisi D DPRD Jatim, Mahdi dan tiga anggota lainnya, Sabtu (8/6).

Akan tetapi Politisi asal PKS itu menyayangkan pihak Terminal Bungurasih dalam hal ini UPT Dishub Surabaya yang diduga masih membiarkan PO mengoperasikan bus memakai ban belakang vulkanisiran. Meskipun hanya ban belakang yang vulkanisiran, seharusnya Dishub mengutamakan keselamatan penumpang. Mengingat pada lebaran diperkirakan traffic kendaraan sangat padat. 

"Kita sangat sayangkan Dishub mentolerir ban belakang vulkanisir. Memang sudah melakukan ram check dan hasilnya sudah layak jalan. Hanya saja ban belakang vulkanisiran diperbolehkan jalan. Padahal itu berbahaya bagi penumpang," ungkap Hamy.

Menurut mantan ketua DPW PKS Jatim itu bus memakai ban belakang vulkanisiran terjadi pada beberapa bus kelas ekonomi saja. Sementara untuk kelas patas tidak ada masalah dan layak beroperasi.

Selain ban vulkanisiran, Komisi yang membidangi pembangunan dan perhubungan itu sangat mewanti-wanti agar sopir bus tidak ugal-ugalan ketika di jalan. Dengan begitu, kecelakaan di Ngawi beberapa hari sebelumnya tidak terjadi kembali.

Dalam arus mudik tahun ini, PO harus memberi jaminan bahwa seluruh penumpang mendapat tempat duduk, terutama untuk perjalanan jarak jauh.

"Kita berharap semua penumpang diangkut secepatnya dan harus ada jaminan tempat duduk untuk semua pemudik yang menggunakan bus," katanya.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni